Hasil Pencarian: "KPU"

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi mengonfirmasi penerimaan lima aduan baru yang menyoroti kinerja KPU terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Komisioner KPU dan Bawaslu yang baru saja dilantik langsung dihadapkan pada tantangan besar untuk segera mempercepat konsolidasi dan menyusun tahapan Pemilu 2024 agar berjalan tepat waktu.

KPU dan Bawaslu langsung tancap gas menyusun tahapan Pemilu 2024 pascapelantikan, di tengah dinamika politik koalisi pemerintah yang kian dinamis.

Komisi Pemilihan Umum menyatakan kesiapannya untuk memberikan penjelasan secara transparan di persidangan apabila ada gugatan hukum terkait surat keterangan pengganti ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penyelenggara pemilu memperkuat sistem informasi dana kampanye berbasis audit digital real-time. Langkah ini diambil guna mencegah praktik politik uang dan memastikan akuntabilitas kontestasi demokrasi daerah.

Pembahasan RUU Pemilu di parlemen kembali menemui jalan buntu akibat kuatnya tarik-menarik kepentingan politik antarpartai koalisi maupun oposisi.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu kembali mengalami jalan buntu di parlemen akibat kuatnya tarik-menarik kepentingan antarpartai politik koalisi.

Aliansi masyarakat sipil dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang dinilai mencederai hak konstitusional rakyat dan mengancam kualitas demokrasi di Indonesia.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menuai polemik tajam setelah gelombang penolakan dari berbagai aliansi masyarakat sipil dan peneliti kian masif di berbagai daerah.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menuai gelombang penolakan tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menilai langkah tersebut sebagai kemunduran demokrasi.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menuai gelombang penolakan tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menilai langkah tersebut sebagai kemunduran demokrasi.

Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD menuai gelombang penolakan keras dari koalisi masyarakat sipil yang menilai langkah tersebut sebagai kemunduran demokrasi.

Wacana penggunaan hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 menuai perdebatan luas. Apakah instrumen politik ini benar-benar bisa mengubah hasil pemilu dan memakzulkan presiden?