Gelombang Penolakan Pilkada Lewat DPRD Menguat, Koalisi Masyarakat Sipil Bersuara Keras

SOROT.IN, JAKARTA — Wacana untuk mengubah kembali mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai gelombang penolakan yang sangat masif. Berbagai elemen masyarakat sipil, lembaga riset, serta pengamat politik secara bersama-sama menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap potensi mundurnya kualitas demokrasi di Indonesia jika usulan tersebut benar-benar direalisasikan di tingkat legislatif.

Perdebatan ini kembali menghangat di ruang publik seiring dengan maraknya diskursus evaluasi biaya politik pemilu yang dinilai tinggi. Kendati demikian, para kritikus menilai bahwa solusi atas mahalnya biaya politik bukanlah dengan merampas hak konstitusional warga negara untuk memilih pemimpinnya secara langsung, melainkan melalui pembenahan tata kelola partai politik dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik politik uang.

Akar Masalah Ada pada Partai Politik, Bukan Sistemnya

Sejumlah peneliti dari berbagai lembaga independen menegaskan bahwa mengganti sistem pemilihan dari langsung menjadi lewat DPRD adalah langkah mundur yang keliru sasaran. Menurut pandangan akademis, persoalan mendasar dalam ekosistem demokrasi lokal saat ini terletak pada internal partai politik, rekrutmen kader, serta transparansi pendanaan kampanye yang belum sepenuhnya akuntabel di mata publik.

Apabila sistem pemilihan dialihkan ke DPRD tanpa adanya reformasi internal partai politik terlebih dahulu, dikhawatirkan proses penentuan kepala daerah justru akan terjebak dalam politik transaksional elite di ruang tertutup. Hal ini tentu akan menjauhkan mandat kepemimpinan daerah dari aspirasi riil masyarakat akar rumput yang merasakan langsung dampak kebijakan publik sehari-hari.

Ancaman Mundurnya Partisipasi Demokrasi Warga

Dampak jangka panjang dari pengembalian Pilkada ke DPRD dinilai dapat mematikan semangat partisipasi politik masyarakat yang selama ini telah terbangun secara positif sejak era reformasi. Warga kehilangan hak kedaulatan langsung untuk menghukum atau mengapresiasi kinerja petahana melalui bilik suara secara transparan dan akuntabel di setiap periode pemilihan kepala daerah.

Oleh karena itu, desakan agar para pemangku kebijakan di pusat mengurungkan niat mengubah sistem pemilihan ini semakin nyaring disuarakan dari berbagai penjuru tanah air. Publik berharap para wakil rakyat di parlemen lebih mendengarkan aspirasi luas masyarakat sipil ketimbang kepentingan pragmatis sesaat yang berpotensi merusak tatanan demokrasi nasional yang telah diperjuangkan bersama.