Hasil Pencarian: "Pajak"

Pemerintah memberlakukan kebijakan pajak digital baru mulai 9 November untuk memperkuat penerimaan negara dari transaksi ekonomi lintas batas yang kian masif.

Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kebijakan pungutan pajak digital mulai 9 November, menyasar berbagai transaksi ekonomi platform global lintas batas untuk memperkuat penerimaan negara.

Pemerintah resmi memberlakukan regulasi pajak digital mulai 9 November mendatang untuk memperkuat pendapatan negara dari sektor ekonomi digital yang kian masif.

Pemerintah resmi menyiapkan paket insentif pajak 2027 dengan memperluas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah ke seluruh sektor serta melanjutkan PPN DTP untuk sektor perumahan demi mengamankan APBN.

Kementerian Keuangan resmi memberlakukan sistem Satu-ProfKeu untuk seluruh perizinan konsultan pajak di Indonesia mulai 27 Oktober 2026 guna tingkatkan transparansi.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan menjaga persatuan nasional sambil menyeimbangkan kebijakan insentif pajak 2027 dan komitmen iklim global.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait isu pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikabarkan akan diterapkan pada seluruh transaksi digital masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akhirnya buka suara menanggapi perbincangan publik terkait isu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk seluruh transaksi digital di Indonesia.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan menjaga persatuan nasional sekaligus mengelola kebijakan ekonomi, insentif pajak, serta komitmen iklim yang membutuhkan kritik konstruktif.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan menjaga persatuan nasional sekaligus mengelola kebijakan ekonomi, insentif pajak, serta komitmen iklim yang membutuhkan kritik konstruktif publik.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan menjaga persatuan nasional sekaligus menyeimbangkan kebijakan iklim dan insentif pajak strategis.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan menjaga persatuan nasional sekaligus membuka ruang kritik konstruktif, mulai dari komitmen iklim hingga insentif pajak.

Pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat sorotan publik terkait tantangan persatuan nasional, komitmen iklim, insentif pajak 2027, hingga penguatan layanan pengaduan masyarakat.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan menjaga persatuan nasional sekaligus membuka ruang kritik konstruktif, mulai dari isu iklim hingga insentif pajak.

Menjaga persatuan nasional dan mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran menuntut peran aktif publik melalui kritik konstruktif di tengah dinamika kebijakan iklim, insentif pajak, dan program strategis.

Dinamika kepemimpinan Prabowo-Gibran diuji oleh tantangan krisis iklim, evaluasi program strategis, serta insentif pajak baru di tengah tuntutan persatuan nasional.

Dinamika kepemimpinan Prabowo-Gibran diuji oleh tantangan iklim, insentif pajak 2027, hingga evaluasi program strategis yang memerlukan pengawalan publik secara kritis dan konstruktif.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan menjaga persatuan nasional sambil membuka ruang bagi kritik konstruktif, transisi energi, serta insentif pajak.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan menjaga persatuan nasional sekaligus merespons kritik konstruktif terkait kebijakan iklim dan insentif pajak.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan menjaga persatuan nasional sekaligus menyelaraskan kebijakan ekonomi, pajak, dan komitmen iklim melalui kritik yang membangun.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan menyiapkan penerapan pajak rezeki nomplok atau windfall tax untuk komoditas nikel serta pengetatan bea keluar batu bara.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan menjaga persatuan nasional sambil memastikan kebijakan ekonomi dan iklim berjalan selaras melalui kritik konstruktif.

Menjaga persatuan nasional dan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran lewat kritik konstruktif menjadi kunci penting di tengah dinamika kebijakan ekonomi dan komitmen iklim Indonesia.

Menjaga persatuan nasional dan memperkuat kritik konstruktif menjadi kunci utama dalam mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah tantangan kebijakan ekonomi dan iklim.

Menjaga persatuan nasional serta mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran melalui kritik konstruktif menjadi kunci penting di tengah dinamika kebijakan ekonomi dan transisi iklim Indonesia.

Pemerintah Indonesia dinilai berada di persimpangan jalan antara ambisi pertumbuhan ekonomi melalui insentif fiskal dan komitmen internasional menekan emisi karbon.

Menjaga persatuan nasional dan memperkuat kritik konstruktif menjadi kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah dinamika kebijakan ekonomi dan iklim.

Transisi pemerintahan Prabowo-Gibran menuntut sinergi antara dukungan publik dan kritik konstruktif demi menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan ekonomi global.

Pemerintah resmi mengevaluasi pungutan PPN jasa outsourcing di sektor tekstil dan garmen demi menekan beban biaya operasional pabrik.

Pemerintah dihadapkan pada dilema besar antara mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional dan memenuhi komitmen global dalam menekan laju krisis iklim.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat strategis percepatan hilirisasi energi bersama menteri terkait, di tengah dinamika kebijakan fiskal dan perpajakan nasional.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan menjaga persatuan nasional, menanggapi demonstrasi mahasiswa terkait krisis iklim, serta kebijakan ekonomi yang berhati-hati sebelum menetapkan pajak baru.

Pemerintahan Prabowo-Gibran diuji kemampuannya merespons dinamika nasional, mulai dari tuntutan krisis iklim hingga kebijakan pajak yang berhati-hati di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan besar mulai dari krisis iklim, tuntutan darurat karhutla, hingga kehati-hatian dalam penerapan pajak baru.

Pemerintahan Prabowo-Gibran diuji komitmennya di tengah dinamika nasional, mulai dari isu krisis iklim, tuntutan karhutla, hingga kebijakan perpajakan yang berhati-hati.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan kompleks mulai dari aspirasi mahasiswa soal karhutla, komitmen iklim, hingga kehati-hatian dalam kebijakan fiskal dan pajak.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan menjaga persatuan nasional sekaligus membuka ruang bagi kritik konstruktif, mulai dari isu iklim hingga kebijakan perpajakan.

Dinamika kepemimpinan Prabowo-Gibran diuji dengan tantangan krisis iklim, insentif pajak 2027, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis.

Dinamika kepemimpinan Prabowo-Gibran diuji oleh berbagai isu krusial mulai dari komitmen iklim, program makan bergizi, hingga kehati-hatian dalam penerapan pajak baru.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan menjaga persatuan nasional sekaligus membuka ruang bagi kritik konstruktif, mulai dari isu iklim hingga kebijakan pajak.