Kebijakan Iklim Nasional Dipertanyakan, Kontradiksi Komitmen Global Jadi Sorotan

SOROT.IN, JAKARTA — Langkah strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan domestik kembali menuai perdebatan hangat di kalangan pengamat hukum, ekonomi, dan lingkungan hidup. Di satu sisi, Indonesia telah berulang kali mendeklarasikan komitmen kuat di kancah internasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mempercepat transisi energi hijau. Namun, di sisi lain, sejumlah regulasi dan proyek strategis nasional yang berjalan saat ini dianggap masih bertolak belakang dengan target ambisius penurunan suhu bumi tersebut.

Sorotan tajam ini mengemuka seiring dengan dinamika kebijakan fiskal terbaru yang dirancang oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di tengah tekanan global untuk menghentikan pendanaan energi fosil, pemerintah justru masih mempertahankan berbagai instrumen penopang industri ekstraktif dan memperluas insentif pajak guna menggenjot pertumbuhan ekonomi domestik demi mengejar target visi Indonesia Emas.

Dilema Antara Insentif Fiskal dan Target Emisi Nol Bersih

Pemerintah belum lama ini mengumumkan rencana lanjutan paket insentif pajak untuk tahun 2027, termasuk perluasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke seluruh sektor serta kelanjutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk sektor perumahan. Kebijakan ini dinilai sangat efektif untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah serta menggairahkan sektor properti yang menjadi lokomotif penggerak jutaan tenaga kerja di berbagai daerah nusantara.

Kendati demikian, para aktivis lingkungan dan akademisi hukum tata negara mengingatkan bahwa stimulus ekonomi yang masif tanpa penyaringan berbasis risiko iklim dapat memicu paradoks jangka panjang. Fasilitas fiskal yang digelontorkan dikhawatirkan tidak selaras dengan peta jalan transisi energi bersih, sehingga menempatkan posisi tawar Indonesia di forum multilateral seperti COP dalam posisi yang dilematis.

Menjaga Keseimbangan Pertimbangan Lingkungan dan Stabilitas Makroekonomi

Menanggapi berbagai kritik yang berkembang, kalangan pengamat menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dan lembaga legislatif dalam mengawal jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Kritik yang konstruktif dipandang sebagai elemen esensial agar arah kebijakan nasional tidak terjebak pada dikotomi sempit antara pertumbuhan ekonomi kilat atau kelestarian lingkungan hidup.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bagi kabinet saat ini adalah merumuskan kebijakan hibrida yang mampu mengakomodasi kebutuhan kesejahteraan rakyat melalui instrumen fiskal yang pro-pertumbuhan, sekaligus secara konsisten menurunkan jejak karbon secara terukur. Sinkronisasi antara kementerian teknis dan komitmen luar negeri menjadi kunci utama agar Indonesia tidak kehilangan kredibilitas di mata dunia internasional.