Hasil Pencarian: "Politik Hukum"

Kupas tuntas poin-poin penting dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sistem pengupahan hingga formula perhitungan pesangon PHK bagi pekerja di Indonesia.

Analisis mendalam mengenai peta kekuatan politik Jokowi di parlemen di tengah transisi pemerintahan dan tantangan demokrasi di Indonesia.

Kejaksaan resmi memeriksa mantan presiden menyusul skandal kebangkrutan bank besar yang memicu krisis politik dan ekonomi mendalam.

Persaingan pengaruh antara Free and Open Indo-Pacific (FOIP) Jepang dan Belt and Road Initiative (BRI) China kini memicu dinamika ekonomi-politik baru di kawasan Asia.

Pergerakan #KawalPutusanMK dan konsolidasi elite partai koalisi memicu perdebatan luas mengenai masa depan oposisi serta peta kekuatan politik nasional.

Dinamika politik nasional kembali bergejolak seiring gelombang #KawalPutusanMK, uji kekuatan koalisi di parlemen, serta sorotan tajam terhadap etika elite yang memicu diskursus luas di tengah masyarakat.

Rivalitas antara konsep Free and Open Indo-Pacific bentukan Jepang dan Belt and Road Initiative dari China membentuk ulang peta kekuatan geoekonomi Asia Pasifik, memaksa Indonesia dan negara regional mengambil sikap strategis.

Mantan Perdana Menteri Malaysia membayar denda ratusan miliar rupiah untuk mengubah status hukumnya menjadi tahanan rumah. Simak detail lengkapnya di sini.

Sejumlah pejabat tinggi Kementerian Kehakiman AS memutuskan mundur setelah dinamika politik pasca-pemilu, memicu spekulasi mengenai arah kebijakan hukum ke depan.

Rivalitas antara konsep Free and Open Indo-Pacific (FOIP) Jepang dan Belt and Road Initiative (BRI) China mendefinisikan ulang peta geostrategi ekonomi serta pertahanan di Asia.

Badan Legislasi DPR RI bersama perwakilan pemerintah menggelar rapat maraton penyelarasan pasal-pasal krusial RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Regulasi ini dirancang menjadi instrumen pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal.

Isu tahanan rumah mantan PM Malaysia Najib Razak memicu polemik politik bersar setelah Yang di-Pertuan Agong dikabarkan mengeluarkan titah dan ultimatum tegas.

Pemerintah memberikan respons tegas terkait petisi publik mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan DPR RI di tengah dinamika perpolitikan nasional.

Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD menuai perdebatan tajam. Peneliti menegaskan bahwa perbaikan utama harus menyasar partai politik dan integritas aktornya, bukan dengan mengganti sistem pemilu.

Pelantikan anggota DPR RI 2024-2029 diwarnai sorotan tajam publik terkait gerakan #KawalPutusanMK dan dinamika arah kebijakan politik nasional ke depan.

Kasus penetapan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memicu gelombang perdebatan hukum dan politik nasional.

Ketegangan politik melanda Malaysia menyusul silang pendapat antara pihak Istana Raja dan Kejaksaan Agung mengenai status tahanan rumah mantan Perdana Menteri Najib Razak.

Dinamika geopolitik Asia Pasifik semakin memanas seiring persaingan antara konsep Free and Open Indo-Pacific (FOIP) usungan Jepang dan Belt and Road Initiative (BRI) milik China.

Wacana penggunaan hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 menuai perdebatan luas. Apakah instrumen politik ini benar-benar bisa mengubah hasil pemilu dan memakzulkan presiden?

Pemerintah memberikan respons tegas terhadap petisi publik mengenai pentingnya peningkatan kuota dan keterwakilan perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI.

Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak boleh memotong hak cuti tahunan buruh. Simak aturan terbaru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Pemerintah secara resmi memberikan tanggapan mendalam terhadap petisi masyarakat mengenai pentingnya menjaga keterwakilan perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan DPR.