Wacana Pilkada Lewat DPRD Kembali Mengemuka, Peneliti: Sistem Bukan Masalah Utama

SOROT.IN, JAKARTA — Wacana mengenai pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali menjadi sorotan tajam di panggung politik nasional. Isu ini mencuat di tengah dinamika pasca-Pemilu 2024, di mana berbagai pihak mulai mengevaluasi efektivitas sistem demokrasi langsung yang telah berjalan selama dua dekade terakhir.

Namun, gagasan untuk menggeser pemilihan dari rakyat kembali ke tangan anggota dewan bukannya tanpa penolakan. Sejumlah pengamat politik dan aktivis demokrasi menilai bahwa perubahan sistem tidak akan menyelesaikan persoalan fundamental jika institusi partai politik itu sendiri tidak mengalami pembenahan internal yang serius.

Akar Masalah: Integritas Partai dan Aktor Politik

Menurut para peneliti, kegagalan dalam melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas seringkali bukan disebabkan oleh sistem pemilihan langsung, melainkan oleh praktik transaksional di dalam partai politik. Proses rekrutmen yang tertutup dan mahalnya biaya politik menciptakan hambatan bagi kader-kader potensial yang tidak memiliki modal finansial besar.

Alih-alih menyalahkan sistem, fokus reformasi seharusnya diarahkan pada transparansi pendanaan partai serta penguatan etika aktor politik. Jika partai politik hanya dijadikan kendaraan untuk kepentingan segelintir elite, maka sistem pemilihan apapun yang diterapkan tetap akan rentan terhadap praktik korupsi dan klientelisme.

Menjaga Kedaulatan Rakyat di Pilkada

Penolakan terhadap Pilkada tidak langsung juga didasari oleh kekhawatiran akan hilangnya hak konstitusional warga negara. Pemilihan langsung dianggap sebagai instrumen paling efektif untuk memastikan akuntabilitas pemimpin daerah terhadap konstituennya, bukan sekadar tunduk pada keputusan pimpinan partai di tingkat pusat.

Sebagai kesimpulan, tantangan demokrasi Indonesia saat ini adalah memperkuat pengawasan terhadap proses politik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Mengganti sistem pemilihan tanpa memperbaiki ekosistem partai politik hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang justru berisiko memundurkan kualitas demokrasi yang telah diperjuangkan selama era reformasi.