Usulan Pilkada Lewat DPRD Kembali Mencuat, Akar Masalah Dinilai Ada di Parpol

SOROT.IN, JAKARTA — Wacana untuk mengubah kembali mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali menghangat di ruang publik Indonesia. Usulan ini memantik diskusi serius di kalangan akademisi, pengamat politik, serta masyarakat sipil yang memandang bahwa perubahan sistem tidak otomatis menyelesaikan akar persoalan politik di tanah air.

Perdebatan ini mencuat setelah berbagai evaluasi dilakukan pasca rangkaian pemilu dan pilkada serentak sebelumnya, yang kerap diwarnai oleh tingginya biaya politik serta politik uang. Sejumlah pihak berargumen bahwa pemilihan lewat DPRD dapat menekan biaya logistik pemilu secara signifikan, namun sebagian besar penolak khawatir hal tersebut justru akan mencederai prinsip kedaulatan rakyat yang telah dibangun sejak era reformasi.

Akar Masalah di Tubuh Partai Politik

Banyak pihak menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam sistem demokrasi saat ini bukanlah pada regulasi atau mekanisme pencoblosannya, melainkan pada tata kelola internal partai politik itu sendiri. Rekrutmen politik yang belum transparan, mahalnya mahar politik, serta lemahnya kaderisasi melahirkan aktor-aktor politik yang kerap mengabaikan kepentingan konstituen setelah menduduki jabatan publik.

Oleh karena itu, alih-alih merombak sistem pemilu dan memangkas hak politik masyarakat untuk memilih langsung pemimpinnya, energi bangsa ini seharusnya diarahkan untuk membenahi integritas partai politik. Reformasi internal parpol diyakini jauh lebih efektif untuk melahirkan kepala daerah yang akuntabel dan benar-benar berpihak kepada rakyat.

Tantangan Demokrasi dan Hak Konstitusional Warga

Hak masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam menentukan kepala daerah adalah salah satu capaian terbesar reformasi yang harus dijaga bersama. Menghilangkan hak tersebut dikhawatirkan akan memperlebar jarak antara rakyat dan pemerintah daerah, serta memicu apatisme politik yang lebih luas di tengah masyarakat.

Ke depan, pemerintah bersama legislatif dan penyelenggara pemilu dituntut untuk lebih bijak dalam merumuskan kebijakan politik nasional. Perbaikan aturan kampanye, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu, serta penguatan pengawasan publik jauh lebih mendesak ketimbang terus-menerus mengubah format dasar demokrasi Indonesia.