Pilkada oleh DPRD Ramai Dibahas, Peneliti Sebut Akar Masalah Ada di Partai

SOROT.IN, JAKARTA — Wacana mengenai format pemilihan kepala daerah kembali menjadi diskursus hangat di ruang publik nasional menyusul berbagai evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan efektivitas pemilihan secara langsung yang dinilai berbiaya tinggi dan memicu gesekan sosial di tingkat akar rumput.

Namun, gagasan untuk mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menuai penolakan dan catatan kritis dari kalangan akademisi serta peneliti politik. Mereka berargumen bahwa persoalan mendasar dari demokrasi elektoral di Indonesia bukan terletak pada instrumen sistemnya, melainkan pada integritas aktor yang menjalankannya.

Akar Masalah Demokrasi di Internal Partai Politik

Menurut para peneliti, institusi partai politik saat ini mengalami krisis kaderisasi dan transparansi yang kronis. Praktik mahar politik serta dominasi oligarki di dalam struktur partai seringkali menghasilkan calon pemimpin yang kurang memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni serta keberpihakan nyata kepada kepentingan publik.

Oleh karena itu, memindahkan arena pemilihan dari tangan rakyat langsung ke ruang sidang DPRD tanpa membenahi mekanisme rekrutmen internal partai hanya akan memindahkan titik korupsi dan transaksional politik ke tempat yang lebih tertutup. Publik dikhawatirkan akan semakin kehilangan hak kedaulatannya dalam menentukan pemimpin daerah secara demokratis.

Tantangan Reformasi Sistemik Menuju Pemilu yang Berkualitas

Di sisi lain, agenda reformasi hukum dan politik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk penundaan pembahasan regulasi penting yang kerap merugikan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Lemahnya komitmen terhadap keterwakilan dan partisipasi inklusif menunjukkan bahwa pekerjaan rumah demokrasi masih sangat panjang.

Pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilu seharusnya fokus memperketat pengawasan dana kampanye, menegakkan sanksi tegas bagi pelanggar hukum pemilu, serta mendorong transparansi anggaran partai. Dengan perbaikan tata kelola yang komprehensif, sistem pemilihan langsung diyakini tetap menjadi instrumen terbaik untuk merawat kedaulatan rakyat di daerah.

Kesimpulannya, perubahan regulasi atau perombakan sistem tanpa menyentuh akar persoalan etika politik hanya akan berujung pada siklus masalah yang sama. Publik berharap para pembuat kebijakan lebih arsitektural dalam merumuskan solusi jangka panjang demi kemajuan demokrasi Indonesia.