Pilkada Lewat DPRD Kembali Mencuat, Peneliti Sebut Akar Masalah Ada di Partai

SOROT.IN, JAKARTA — Perdebatan mengenai sistem demokrasi di Indonesia kembali menghangat setelah wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diembuskan kembali ke ruang publik. Isu ini memicu pro dan kontra yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, pegiat pemilu, hingga politisi senayan yang melihat efisiensi anggaran sebagai salah satu argumen utama. Namun, langkah mundur ke sistem tidak langsung ini dinilai banyak pihak sebagai ancaman terhadap partisipasi politik rakyat yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.

Di tengah diskursus tersebut, sejumlah pengamat dan peneliti politik menegaskan bahwa persoalan mendasar dalam kontestasi elektoral di Indonesia bukanlah pada mekanisme pencoblosannya, melainkan pada kualitas institusi partai politik itu sendiri. Dinamika politik uang, mahalnya biaya politik, serta lemahnya kaderisasi internal partai kerap menjadi pemicu utama lahirnya kepala daerah yang bermasalah secara integritas. Oleh karena itu, mengubah sistem pemilihan tanpa menyentuh akar permasalahan di tubuh partai politik hanya akan memindahkan arena transaksional dari ruang publik ke ruang-ruang tertutup legislatif.

Tantangan Reformasi Internal Partai Politik

Kritik tajam diarahkan kepada bagaimana partai politik menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi yang sah. Selama rekrutmen politik masih sangat bergantung pada kekuatan finansial kandidat ketimbang kapasitas dan rekam jejak, maka siapapun yang terpilih—baik melalui Pilkada langsung maupun oleh DPRD—akan tetap rentan terhadap praktik korupsi dan kolusi. Desakan agar partai politik melakukan transparansi pendanaan dan memperkuat meritokrasi internal menjadi semakin mendesak untuk disuarakan demi menyelamatkan masa depan otonomi daerah di Indonesia.

Di sisi lain, publik juga diingatkan agar tidak terjebak pada polarisasi antara efisiensi biaya dan esensi demokrasi substansial. Pilkada langsung memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan kerap meninggalkan polarisasi di tingkat akar rumput, namun mekanisme tersebut memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk menghukum atau memilih pemimpinnya secara langsung. Mengganti sistem tanpa memperkuat pengawasan justru berisiko melahirkan oligarki lokal yang semakin jauh dari jangkauan kontrol masyarakat.

Masa Depan Demokrasi Lokal di Indonesia

Menatap agenda politik nasional ke depan, pemerintah dan DPR dituntut untuk lebih bijak dalam merumuskan setiap kebijakan revisi regulasi pemilu. Keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas yang kerap diabaikan dalam pembahasan legislasi harus menjadi prioritas utama. Kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada penguatan hak-hak warga negara jauh lebih dibutuhkan daripada perdebatan berulang mengenai format pencoblosan yang kerap berpusat pada kepentingan elite politik semata.

Kesimpulannya, polemik Pilkada oleh DPRD seharusnya menjadi momentum refleksi nasional bagi seluruh pemangku kepentingan di negeri ini. Alih-alih sibuk merombak sistem yang sudah berjalan dan beradaptasi dengan partisipasi publik, energi bangsa ini sebaiknya difokuskan untuk membersihkan praktik kotor di internal partai politik dan menegakkan supremasi hukum yang adil. Dengan cara inilah kualitas demokrasi Indonesia dapat terus tumbuh matang dan memberikan kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat di daerah.