Pilkada oleh DPRD Ramai Dibahas, Peneliti Sebut Akar Masalah Ada di Partai

SOROT.IN, JAKARTA — Perbincangan mengenai wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat di ruang publik Indonesia. Sejumlah kalangan menilai evaluasi terhadap pelaksanaan demokrasi lokal mendesak untuk dilakukan demi menekan biaya politik yang kerap melambung tinggi.

Namun, di tengah berbagai usulan perubahan regulasi tersebut, sejumlah peneliti politik justru mengingatkan agar para pemangku kebijakan tidak terjebak pada solusi instan dengan sekadar mengganti mekanisme pemilihan secara prosedural semata.

Akar Masalah Politik di Indonesia

Menurut pandangan para peneliti dan pengamat, tantangan utama yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia saat ini bukanlah pada sistem pemilihannya langsung atau tidak langsung, melainkan pada kelembagaan partai politik itu sendiri. Tanpa adanya pembenahan serius di dalam tubuh partai, sistem apa pun yang diterapkan diyakini akan tetap menemui celah penyalahgunaan kekuasaan.

Kualitas kaderisasi, transparansi pendanaan, serta rekrutmen politik yang akuntabel dinilai sebagai elemen krusial yang harus segera direformasi. Para aktor politik di dalam partai memegang peran sentral dalam menentukan arah serta integritas kepemimpinan di daerah.

Tantangan Evaluasi Demokrasi Lokal

Wacana perubahan aturan ini juga memicu kekhawatiran dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang memandang bahwa pemilihan langsung adalah capaian penting reformasi yang memberikan hak kedaulatan penuh kepada rakyat di tingkat lokal.

Oleh karena itu, alih-alih mengubah format pemilihan kepala daerah yang berpotensi memundurkan partisipasi publik, fokus utama pemerintah dan parlemen seharusnya diarahkan pada penegakan hukum pemilu yang adil serta penguatan kontrol masyarakat terhadap kinerja kepala daerah terpilih.