Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla, Soroti Krisis Iklim

SOROT.IN, JAKARTA — Gelombang aksi unjuk rasa kembali menggema di berbagai kota besar di Indonesia. Kali ini, ribuan mahasiswa dari berbagai aliansi turun ke jalan menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Langkah darurat ini dinilai mendesak mengingat dampak kerusakan lingkungan serta ancaman kesehatan masyarakat yang kian parah akibat kabut asap.

Dalam orasinya, para mahasiswa menyoroti bahwa penanganan karhutla yang dilakukan selama ini masih parsial dan kurang terkoordinasi secara optimal. Mereka mendesak adanya pengerahan sumber daya nasional secara masif, mulai dari alat, personel, hingga anggaran, untuk memadamkan titik api yang terus meluas di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Desakan Kebijakan yang Selaras dengan Komitmen Global

Aksi turun ke jalan ini tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mengkritisi arah kebijakan nasional yang dinilai kontradiktif dengan komitmen internasional dalam mengatasi krisis iklim. Para pengamat hukum lingkungan mencatat bahwa target penurunan emisi sering kali berbenturan dengan izin eksploitasi lahan yang masih longgar diberikan kepada korporasi besar.

Mahasiswa menilai pemerintah harus berani mengambil sikap tegas terhadap perusahaan yang terbukti lalai dan memicu kebakaran hutan. Komitmen Indonesia di kancah global dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan menjaga keanekaragaman hayati harus dibuktikan melalui penegakan hukum yang transparan tanpa kompromi.

Ruang Demokrasi dan Pengawalan Kebijakan Pemerintah

Di tengah dinamika politik nasional, gelombang protes ini juga dilihat sebagai bagian dari kritik konstruktif untuk mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Partisipasi aktif generasi muda melalui aksi damai menunjukkan bahwa fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik masih berjalan dinamis di Indonesia.

Pemerintah diharapkan membuka ruang dialog yang seluas-luasnya dengan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil. Dengan sinergi yang kuat antara negara dan publik, penyelesaian krisis ekologis dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di masa depan diyakini akan lebih mudah tercapai.