Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla, Soroti Krisis Iklim

SOROT.IN, JAKARTA — Gelombang aksi unjuk rasa kembali mengguncang sejumlah wilayah di Indonesia setelah aliansi mahasiswa dari berbagai kota turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi darurat. Fokus utama dari demonstrasi kali ini adalah desakan agar pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Para mahasiswa menilai eskalasi kabut asap dan kerusakan ekologis yang terjadi sudah melampaui batas kemampuan penanganan di tingkat daerah, sehingga membutuhkan intervensi terpusat yang masif.

Aksi ini dipicu oleh keprihatinan mendalam atas dampak kesehatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah terdampak, mulai dari gangguan pernapasan akut hingga lumpuhnya aktivitas ekonomi danpendidikan. Di sisi lain, para aktivis kampus juga menyoroti berbagai kebijakan nasional yang dinilai masih kontradiktif dengan komitmen internasional dalam mengatasi krisis iklim global. Inkonsistensi antara regulasi di atas kertas dan penegakan hukum di lapangan menjadi sorotan tajam dalam kajian-kajian publik yang disuarakan kaum intelektual muda.

Desakan Status Bencana Nasional dan Evaluasi Kebijakan

Tuntutan agar karhutla ditetapkan sebagai status bencana nasional bukan tanpa alasan. Dengan status tersebut, alokasi anggaran, pengerahan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk pemadaman, serta koordinasi lintas sektoral diyakini akan jauh lebih efektif. Mahasiswa menilai penanganan selama ini masih bersifat parsial dan lambat merespons titik-titik api baru yang terus bermunculan akibat musim kemarau panjang serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Selain isu lingkungan, dinamika aksi ini juga merefleksikan pentingnya menjaga persatuan nasional sembari tetap mengawal jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran dengan kritik yang konstruktif. Gerakan mahasiswa menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial harus terus berjalan agar setiap kebijakan pembangunan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan hidup dan hak-hak dasar masyarakat adat serta warga lokal yang selama ini menjadi korban paling rentan.

Respons Pemerintah dan Urgensi Tata Kelola Lingkungan

Menanggapi tekanan publik yang semakin meluas, berbagai pihak mendesak kementerian terkait untuk membuka ruang dialog yang lebih transparan dengan akademisi dan masyarakat sipil. Pembelajaran tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan harus diterapkan secara nyata, bukan sekadar retorika administratif. Keterlibatan generasi muda melalui kajian ilmiah diharapkan mampu memberikan masukan strategis bagi kementerian terkait dalam merumuskan kebijakan mitigasi bencana yang berkeadilan.

Ke depan, tantangan terbesar pemerintah adalah membuktikan komitmen nyata dalam transisi energi dan penegakan hukum terhadap korporasi pembakar hutan. Tanpa langkah konkret dan ketegasan sanksi, ancaman krisis ekologis akan terus berulang dan mengancam masa depan generasi bangsa. Mahasiswa berjanji akan terus memantau perkembangan kebijakan ini melalui aksi-aksi lanjutan dan pengawalan substansial di ruang publik.