Debat Pilkada Lewat DPRD Kembali Memanas, Peneliti Sebut Akar Masalahnya Ada di Partai

SOROT.IN, JAKARTA — Perdebatan mengenai sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia kembali menghangat setelah wacana pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD kembali di gulirkan ke ruang publik. Sejumlah pihak berpendapat bahwa sistem pemilihan langsung saat ini memicu tingginya biaya politik serta praktik korupsi di kalangan kepala daerah. Namun, gagasan ini langsung mendapat sorotan tajam dari para akademisi dan peneliti politik yang memandang bahwa perubahan sistem tidak akan menyelesaikan masalah mendasar jika tidak dibarengi dengan reformasi kelembagaan.

Banyak kalangan masyarakat sipil dan pegiat demokrasi secara tegas menyatakan penolakan terhadap usulan pilkada tidak langsung tersebut. Mereka berargumen bahwa pemilihan secara langsung oleh rakyat adalah capaian reformasi yang memberikan hak kedaulatan penuh kepada warga negara untuk memilih pemimpinnya secara transparan. Mengembalikan pemilihan kepada DPRD dikhawatirkan justru akan menjauhkan kepala daerah dari aspirasi masyarakat akar rumput dan memperkuat oligarki di tingkat lokal.

Akar Masalah Politik Ada di Internal Partai

Menurut pandangan sejumlah peneliti senior, persoalan utama dalam kontestasi politik di Indonesia bukanlah terletak pada mekanisme pencoblosan langsung oleh rakyat, melainkan pada tata kelola partai politik itu sendiri. Rekrutmen politik yang kerap tidak transparan, mahalnya mahar politik, serta lemahnya kaderisasi internal sering kali melahirkan aktor-aktor politik yang rentan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pembenahan secara serius harus diarahkan langsung kepada partai politik sebagai pilar utama demokrasi.

Tanpa adanya pembenahan internal di tubuh partai politik, mengubah mekanisme pilkada menjadi melalui DPRD justru berpotensi memindahkan arena transaksional dari ruang publik terbuka ke ruang tertutup parlemen daerah. Hal ini tentu akan semakin merugikan kualitas demokrasi dan menutup partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Pengawasan publik akan menjadi jauh lebih lemah apabila penentuan kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada keputusan fraksi-fraksi di DPRD.

Urgensi Evaluasi Menyeluruh Demi Masa Depan Demokrasi

Pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilu semestinya fokus merumuskan regulasi yang mampu menekan tingginya biaya kampanye dalam pilkada langsung. Pembatasan dana kampanye yang ketat serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang dinilai jauh lebih efektif untuk menghasilkan pemimpin berintegritas dibandingkan harus merombak total sistem pemilihan. Transparansi pendanaan serta akuntabilitas para kandidat harus menjadi prioritas utama dalam evaluasi pemilu dan pilkada ke depan.

Pada akhirnya, publik berharap agar setiap diskursus mengenai perubahan sistem ketatanegaraan selalu berpijak pada kepentingan rakyat luas dan bukan sekadar kepentingan pragmatis elite politik. Menjaga kualitas demokrasi lokal memerlukan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa, mulai dari partai politik, penyelenggara negara, hingga masyarakat sipil yang terus aktif mengawal jalannya reformasi di Indonesia.