Wacana Pilkada Lewat DPRD Ditolak Peneliti: Parpol dan Aktornya yang Harus Dibenahi

SOROT.IN, JAKARTA — Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memicu perdebatan sengit di ruang publik Indonesia. Sejumlah kalangan menilai bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu langsung memang diperlukan, namun mengganti sistem secara drastis bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan mendasar demokrasi di tanah air.

Berbagai elemen masyarakat sipil dan akademisi secara tegas menyatakan penolakan mereka terhadap wacana pilkada tidak langsung tersebut. Mereka berpendapat bahwa hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung merupakan capaian reformasi yang harus dijaga, bukan justru ditarik mundur ke tangan segelintir elite politik di parlemen daerah.

Akar Masalah Ada di Internal Partai Politik

Menurut pandangan para peneliti politik, akar permasalahan dari mahalnya biaya politik dan praktik korupsi kepala daerah bukan terletak pada sistem pemilihan langsungnya. Masalah utama yang harus segera dibenahi justru berada pada tata kelola partai politik itu sendiri serta integritas para aktor yang mengendalikannya dari balik layar.

Ketiadaan kaderisasi yang transparan dan akuntabel di dalam tubuh partai kerap memicu politik transaksional, di mana tiket pencalonan sering kali diduga berbiaya tinggi. Jika sistem pilkada dikembalikan ke DPRD, kekhawatiran akan munculnya politik uang di tingkat elite legislatif justru akan semakin besar dan menjauhkan proses demokrasi dari aspirasi masyarakat akar rumput.

Tantangan Demokrasi dan Masa Depan Desentralisasi

Perubahan sistem pemilihan dikhawatirkan akan melemahkan kontrol sosial warga negara terhadap kepala daerah yang terpilih. Ketika kepala daerah hanya bertanggung jawab kepada DPRD, ikatan emosional dan akuntabilitas langsung kepada rakyat pemilih berpotensi besar menjadi luntur dan terabaikan dalam program pembangunan daerah.

Oleh karena itu, alih-alih merombak ulang sistem pemilihan yang berisiko memicu ketidakstabilan politik baru, fokus pembuat kebijakan seharusnya diarahkan pada penegakan aturan kampanye yang adil serta reformasi internal partai politik secara menyeluruh. Dengan cara inilah kualitas demokrasi lokal Indonesia dapat terus tumbuh matang tanpa harus mengorbankan hak politik rakyat.