Hasil Pencarian: "MPR"

Wacana kembalinya sistem penjurusan di tingkat SMA mendapat dukungan luas dari DPR dan MPR, dengan penekanan khusus pada kesiapan tenaga pendidik dan minat nyata siswa.

Pemerintahan mengalokasikan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk mendanai wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualifikasi guru, serta efisiensi kuota sekolah nasional.

Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk mendongkrak kualifikasi guru serta memperluas cakupan Program Indonesia Pintar.

Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun yang difokuskan untuk mengangkat kualifikasi guru dan perluasan program PIP.

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp 757,8 triliun untuk mendongkrak kualitas guru, program wajib belajar 13 tahun, serta pemerataan fasilitas sekolah.

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp 757,8 triliun untuk tahun 2026, dengan fokus utama pada peningkatan kualifikasi guru dan penerapan metode pembelajaran mendalam.

Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan 2026 mencapai Rp757,8 triliun dengan fokus utama pada peningkatan kualifikasi guru dan efektivitas pembelajaran di kelas.

Pemerintah mengalokasikan anggaran fantastis senilai Rp757,8 triliun dalam RAPBN 2026 untuk mendongkrak kualitas guru serta memperluas akses beasiswa.

Pemerintah menggelontorkan anggaran pendidikan RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun yang difokuskan untuk pengangkatan kualifikasi guru dan perluasan beasiswa LPDP.

Pemerintah mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk pendidikan tahun 2026 dengan fokus utama pada peningkatan kualifikasi guru dan perluasan akses beasiswa.

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan fantastis sebesar Rp757,8 triliun dalam RAPBN 2026 yang difokuskan untuk peningkatan kualifikasi guru serta perluasan akses beasiswa.

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp757,8 triliun dalam RAPBN 2026 untuk mendongkrak kualitas guru lewat perluasan beasiswa LPDP.

Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun. Fokus utama kebijakan ini adalah peningkatan kualifikasi guru serta perluasan akses beasiswa.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai menggelar uji publik penyempurnaan evaluasi belajar siswa. Pembahasan menyoroti format asesmen nasional berkeadilan tanpa memicu tekanan mental berlebih.