Wacana Pilkada Lewat DPRD, Peneliti Tegaskan Masalahnya Ada di Parpol, Bukan Sistemnya

SOROT.IN, JAKARTA — Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali bergulir di tengah dinamika politik nasional. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan efektivitas pemilihan langsung yang selama ini berjalan, dengan mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perdebatan ini memicu diskursus luas di ruang publik, mengingat pemilihan secara langsung telah menjadi pilar penting partisipasi masyarakat akar rumput sejak era reformasi.

Menanggapi diskursus tersebut, para pengamat dan peneliti politik memberikan catatan kritis yang mendalam. Alih-alih merombak ulang sistem pemilihan yang telah terbangun, akar permasalahan yang sebenarnya dinilai berada pada integritas partai politik dan para aktor di dalamnya. Tanpa pembenahan fundamental pada tubuh partai politik, perubahan regulasi apa pun diprediksi tidak akan mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang bersih dan berintegritas tinggi.

Akar Persoalan Demokrasi Lokal di Indonesia

Kritik utama yang kerap dilayangkan terhadap Pilkada langsung adalah tingginya biaya politik atau high cost politics yang sering kali menjerumuskan kepala daerah terpilih ke dalam praktik korupsi. Namun, peneliti menegaskan bahwa mahalnya biaya tersebut bersumber dari sistem mahar politik dan kurangnya transparansi kaderisasi di dalam tubuh partai itu sendiri. Jika pemilihan dialihkan ke DPRD, kekhawatiran baru justru muncul mengenai potensi praktik transaksional di ruang tertutup yang jauh dari pengawasan langsung masyarakat.

Selain itu, pengalihan wewenang memilih kepada DPRD dikhawatirkan akan mereduksi hak konstitusional rakyat secara signifikan. Partisipasi publik dalam menentukan arah kepemimpinan daerah secara langsung merupakan esensi kedaulatan di tangan rakyat yang harus dijaga. Oleh karena itu, reformasi internal partai politik menjadi harga mati agar proses seleksi calon kepala daerah benar-benar berbasis meritokrasi dan kapabilitas, bukan sekadar kekuatan finansial semata.

Tantangan Reformasi Partai Politik ke Depan

Masa depan demokrasi lokal di Indonesia sangat bergantung pada komitmen para elite politik dalam membenahi institusi kepartaian. Penguatan regulasi terkait transparansi keuangan partai, demokratisasi internal, serta penegakan etik yang ketat harus menjadi prioritas utama. Dengan partai politik yang sehat dan akuntabel, kualitas kepemimpinan yang dihasilkan melalui pemilihan langsung maupun mekanisme lainnya diyakini akan jauh lebih baik dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Masyarakat diimbau untuk terus mengawal jalannya diskursus kebijakan ini agar tidak dimanfaatkan oleh kepentingan sesaat kelompok elite tertentu. Keterlibatan aktif publik dan masyarakat sipil dalam menyuarakan transparansi politik menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia agar terus berjalan pada jalur yang substansial, bukan sekadar prosedural.