Wacana Pilkada Lewat DPRD Kembali Mencuat, Peneliti Ingatkan Akar Masalah Ada di Partai

SOROT.IN, JAKARTA — Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali menjadi diskursus hangat di ruang publik nasional. Perdebatan ini memicu berbagai tanggapan dari kalangan peneliti, pengamat politik, serta masyarakat sipil yang memantau dinamika demokrasi di Indonesia secara seksama.

Banyak pihak berpendapat bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung memang diperlukan akibat tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang. Kendati demikian, sejumlah pengamat menegaskan bahwa mengganti sistem pemilihan bukanlah solusi utama untuk meredam berbagai persoalan mendasar dalam kontestasi politik lokal.

Akar Masalah Politik Ada di Internal Partai

Menurut pandangan para peneliti politik, substansi persoalan yang harus segera dibenahi bukanlah sistem pemilihannya, melainkan integritas dan mekanisme internal partai politik itu sendiri. Para aktor politik yang memegang kendali kepartaian sering kali menjadi penentu utama lahirnya praktik-praktik politik yang tidak sehat, terlepas dari apa pun model pemilihan yang digunakan.

Ketergantungan calon kepala daerah terhadap mahar politik dan pendanaan yang besar menunjukkan bahwa reformasi internal partai adalah harga mati. Tanpa adanya pembenahan transparansi keuangan dan rekrutmen kader yang meritokratis, sistem pemilihan apa pun yang diterapkan dipastikan akan tetap rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Strategi Elite dan Ancaman Demokrasi Warga

Di sisi lain, berbagai kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil juga menyoroti potensi bahwa perubahan regulasi kepemiluan kerap kali ditunggangi oleh kepentingan pragmatis segelintir elite. Penundaan atau perombakan aturan yang terburu-buru dikhawatirkan dapat mempersempit ruang partisipasi masyarakat luas, termasuk kelompok rentan dan marjinal yang hak-hak politiknya perlu dilindungi.

Oleh karena itu, publik diimbau untuk terus mengawasi setiap diskursus perubahan undang-undang politik di parlemen agar tetap berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat. Demokrasi yang matang memerlukan partisipasi aktif warga, penegakan hukum yang tegas, serta komitmen moral dari para elite politik untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan.