Wacana Pilkada Lewat DPRD Kembali Bergulir, Peneliti Soroti Perbaikan Partai

SOROT.IN, JAKARTA — Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali menjadi diskursus publik yang hangat setelah sejumlah kalangan mempertanyakan efektivitas sistem pemilihan langsung saat ini. Di tengah evaluasi pelaksanaan demokrasi lokal, berbagai pihak mulai menimbang ulang plus minus dari model pemilihan langsung oleh rakyat versus pemilihan melalui lembaga legislatif daerah. Kendati demikian, langkah untuk mengubah regulasi secara drastis dinilai memerlukan kehati-hatian ekstra agar tidak mencederai esensi kedaulatan rakyat.

Isu krusial ini mengemuka seiring dengan dinamika politik nasional yang kerap diwarnai oleh tingginya biaya politik serta praktik transaksional dalam kontestasi elektoral. Sejumlah pihak berargumen bahwa pemilihan lewat DPRD berpotensi memangkas biaya pemilu yang masif dan mengurangi gesekan horizontal di akar rumput. Namun, di sisi lain, gagasan tersebut memicu kekhawatiran baru mengenai potensi kembalinya praktik oligarki lokal dan penyempitan ruang partisipasi politik warga negara di daerah.

Akar Masalah Ada pada Tata Kelola Partai

Menanggapi perdebatan tersebut, para peneliti dan pengamat politik menegaskan bahwa persoalan utama dalam sistem demokrasi di Indonesia bukanlah pada model pemilihannya, melainkan pada kelembagaan partai politik itu sendiri. Partai politik sebagai pilar utama demokrasi memegang kendali penuh dalam proses kaderisasi, rekrutmen politik, hingga penentuan kebijakan strategis. Tanpa adanya pembenahan serius di internal partai, perubahan bentuk pemilihan diprediksi tidak akan membawa perubahan substantif bagi kualitas kepemimpinan di daerah.

Kritik tajam kerap diarahkan pada minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh partai politik saat mengusung calon kepala daerah. Praktik mahar politik dan orientasi pragmatis sering kali mengalahkan meritokrasi, sehingga melahirkan pemimpin yang kurang memiliki integritas dan kapasitas memadai. Oleh karena itu, reformasi internal partai politik menjadi harga mati yang harus segera dituntaskan sebelum memikirkan perombakan sistem pemilihan secara makro.

Tantangan Demokrasi dan Penguatan Keterwakilan

Selain menyoroti dinamika pilkada, lanskap politik Indonesia saat ini juga dihadapkan pada berbagai agenda krusial lain, seperti penguatan representasi kelompok marjinal, perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam regulasi pemilu, serta peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Berbagai isu ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah demokrasi Indonesia masih sangat luas dan kompleks, jauh melampaui sekadar perdebatan tentang siapa yang berhak memilih kepala daerah.

Ke depan, publik berharap agar para pembuat kebijakan dan elite politik tidak terjebak pada solusi instan yang bersifat permukaan saja. Perbaikan kualitas demokrasi harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil, serta memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan penguatan hak konstitusional warga negara secara adil dan merata.