Wacana Pilkada Lewat DPRD Ditolak Peneliti: Parpol dan Aktornya yang Harus Dibenahi

SOROT.IN, JAKARTA — Wacana untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memicu perdebatan sengit di ruang publik nasional. Sejumlah kalangan menilai bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan demokrasi lokal harus menyasar akar persoalannya, bukan sekadar mengganti mekanisme pemilihannya dari langsung menjadi lewat perwakilan.

Berbagai lembaga riset dan pengamat politik menegaskan bahwa persoalan krusial dalam kontestasi elektoral di daerah bersumber dari tata kelola partai politik yang belum transparan serta mahalnya biaya politik. Oleh karena itu, perubahan regulasi sistem pemilu dikhawatirkan tidak akan menyelesaikan masalah jika integritas aktor politiknya tidak dibenahi secara mendasar.

Akar Masalah Politik Lokal Ada di Internal Partai

Kritik utama terhadap usulan pilkada oleh DPRD adalah potensi mundurnya kualitas demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi. Pemilihan langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan nasib daerahnya sendiri tanpa sekat perantara elite politik di gedung dewan, sehingga legitimasi kepala daerah terpilih jauh lebih kuat di mata rakyat.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pilkada langsung kerap diwarnai praktik politik uang dan biaya kampanye yang fantastis. Kondisi inilah yang sering dijadikan argumen oleh pihak-pihak tertentu untuk melirik kembali opsi pilkada melalui DPRD dengan dalih efisiensi anggaran negara dan daerah.

Mendorong Reformasi Menyeluruh Ketimbang Mundur ke Belakang

Menanggapi perdebatan tersebut, para peneliti mendesak agar pemerintah dan DPR lebih fokus memperketat pengawasan terhadap parpol serta menegakkan regulasi kampanye yang adil. Memperbaiki sistem rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik dinilai jauh lebih efektif untuk menghasilkan pemimpin yang bersih ketimbang mengubah konstitusi pemilihan.

Masyarakat luas diharapkan tetap mengawal jalannya diskursus kebijakan ini agar tidak mereduksi hak konstitusional warga negara. Demokrasi yang matang membutuhkan partisipasi aktif publik dalam memastikan bahwa setiap keputusan politik benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan pragmatis segelintir elite.