Pilkada Lewat DPRD Kembali Disorot: Akar Masalahnya Partai Politik Bukan Sistem

SOROT.IN, JAKARTA — Perdebatan mengenai sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia kembali menghangat setelah wacana pengembalian pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur ke tangan DPRD mencuat ke permukaan. Sejumlah pihak menilai evaluasi terhadap pelaksanaan demokrasi lokal memang diperlukan, namun mengubah sistem dari langsung menjadi tidak langsung bukanlah solusi yang tepat untuk menjawab berbagai persoalan mendasar yang ada saat ini.

Dalam pandangan para peneliti dan pengamat politik, wacana ini seringkali disalahartikan sebagai jalan pintas untuk meredam biaya politik tinggi dan praktik politik uang. Padahal, jika ditarik lebih jauh ke akar permasalahan, tantangan terbesar demokrasi di Indonesia justru terletak pada bagaimana partai politik melakukan kaderisasi, transparansi pendanaan, serta menjaga integritas para aktor politik yang bersangkutan.

Evaluasi Internal Partai Politik Menjadi Kunci Utama

Alih-alih mengganti regulasi sistem pemilihan yang selama ini telah memberikan hak konstitusional secara langsung kepada rakyat, pembenahan seharusnya difokuskan pada penguatan institusi partai politik. Parpol memegang monopoli dalam pencalonan kepala daerah, sehingga kualitas calon yang dihasilkan sangat bergantung pada mekanisme internal partai yang demokratis, akuntabel, dan berbasis meritokrasi.

Apabila sistem pemilihan diubah kembali ke DPRD tanpa membenahi mentalitas serta transparansi di tubuh partai politik, potensi praktik transaksional dikhawatirkan hanya berpindah tempat dari ruang publik ke ruang-ruang tertutup legislatif. Hal ini tentu akan mencederai semangat reformasi dan partisipasi aktif masyarakat yang telah diperjuangkan dengan susah payah sejak dua dekade lalu.

Penolakan Meluas dari Berbagai Elemen Masyarakat

Berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok pemerhati demokrasi secara tegas menyuarakan penolakan terhadap usulan pencabutan hak pilih langsung warga negara. Mereka menilai bahwa Pilkada langsung adalah salah satu capaian reformasi paling konkret yang memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya tanpa perantara.

Tantangan ke depan bagi Indonesia bukanlah mencari-cari format pemilihan yang paling minim risiko, melainkan konsisten menegakkan penegakan hukum pemilu, memperketat pengawasan terhadap politik uang, dan mendidik pemilih agar semakin rasional. Dengan pendekatan komprehensif tersebut, kualitas demokrasi di tingkat lokal diyakini akan terus membaik seiring dengan kedewasaan politik masyarakat dan para elite bangsa.