Rapor 2 Tahun Pendidikan Prabowo: Survei Kepuasan 66 Persen vs Kritik CELIOS

SOROT.IN, JAKARTA — Sektor pendidikan nasional kembali menjadi perbincangan hangat di tengah evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subowo. Berbagai perdebatan mengemuka setelah dua data dengan narasi yang sangat kontradiktif dirilis ke publik secara bersamaan, menciptakan diskursus luas di tengah masyarakat mengenai arah masa depan dunia pendidikan Indonesia.

Di satu sisi, catatan survei kepuasan publik mencatat angka yang cukup tinggi yakni di kisaran 66 persen. Angka ini mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap berbagai program intervensi langsung, seperti distribusi bantuan operasional, perbaikan fasilitas fisik sekolah, hingga perhatian khusus terhadap kesejahteraan tenaga pendidik di berbagai pelosok nusantara.

Kontras Penilaian Antara Kepuasan Publik dan Hasil Riset CELIOS

Namun, optimisme dari angka kepuasan tersebut langsung berbenturan dengan hasil kajian dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Lembaga riset tersebut secara mengejutkan memberikan skor rapor yang rendah, yakni 2,9 dari 10, untuk kinerja sektor pendidikan nasional dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

CELIOS menyoroti sejumlah masalah mendasar yang masih belum terselesaikan secara tuntas, mulai dari disparitas kualitas sekolah di perkotaan dan pedesaan, efektivitas anggaran, hingga kesiapan sistem pendidikan dalam menjawab tantangan global. Perbedaan tajam antara persepsi masyarakat umum dan analisis akademis ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah masih sangat besar.

Langkah Strategis Pemerintah Menjawab Tantangan Mutu Guru

Menanggapi berbagai catatan kritis tersebut, Kementerian Pendidikan bersama lembaga terkait terus mengakselerasi program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu terobosan penting adalah perluasan akses beasiswa LPDP bagi guru untuk melanjutkan studi S2 dan S3, serta inspirasi dari figur pendidik daerah seperti Gayatri yang berhasil membawa nama sekolah kecil di pedesaan menuju panggung internasional.

Ke depan, tantangan terbesar pemerintahan Prabowo bukan hanya mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat semata, melainkan menerjemahkannya menjadi perbaikan struktural yang nyata. Publik tentu berharap agar celah perbedaan antara data kepuasan dan kritik riset dapat dijembatani melalui kebijakan yang tepat sasaran, inklusif, dan berorientasi pada mutu jangka panjang.