Pilkada Lewat DPRD Ramai Dibahas, Peneliti Tegaskan Masalahnya Ada di Partai

SOROT.IN, JAKARTA — Perdebatan mengenai sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia kembali menghangat di ruang publik setelah wacana pemilihan lewat DPRD mengemuka dalam diskursus politik nasional. Sejumlah pihak berargumen bahwa evaluasi terhadap mahalnya biaya politik dan gesekan sosial menjadi alasan perlunya peninjauan ulang terhadap sistem pemilihan langsung yang telah berjalan selama ini. Namun, langkah tersebut mendapat catatan kritis dari para pengamat dan peneliti yang memandang bahwa perubahan aturan main di tingkat permukaan tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar dari demokrasi lokal di tanah air.

Menanggapi dinamika tersebut, peneliti politik menegaskan bahwa esensi dari perbaikan tata kelola pemerintahan daerah tidak terletak pada pergantian sistem pemilihan semata. Masalah utama yang menggerus kualitas demokrasi di Indonesia selama ini justru bersumber dari kelemahan internal partai politik dalam melakukan kaderisasi serta tingginya biaya transaksional di tubuh partai. Tanpa adanya reformasi yang menyeluruh pada tubuh partai pengusung, pergantian model pemilihan dikhawatirkan hanya akan memindahkan arena transaksional dari ruang publik langsung ke dalam ruang sidang legislatif.

Akar Masalah Demokrasi Ada di Internal Partai Politik

Kritik tajam kerap diarahkan pada bagaimana partai politik menjalankan fungsi rekrutmen dan seleksi kepemimpinan. Selama mahar politik dan orientasi transaksional masih mendominasi proses pencalonan kepala daerah, kualitas pemimpin yang dihasilkan akan tetap rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, mendesak perbaikan pada sistem internal partai politik menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar jika Indonesia ingin mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Di sisi lain, publik juga dihadapkan pada berbagai tantangan regulasi pemilu lainnya, termasuk dinamika pembahasan revisi undang-undang yang kerap dinilai sarat kepentingan elite politik jangka pendek. Penundaan atau perubahan aturan yang kerap terjadi menjelang kontestasi elektoral sering kali mengabaikan partisipasi bermakna dari kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas yang hak-hak politiknya masih memerlukan afirmasi nyata dari negara. Konsistensi regulasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara harus menjadi panglima dalam setiap perumusan kebijakan politik.

Tantangan Menjaga Kualitas Demokrasi Lokal ke Depan

Masa depan otonomi daerah sangat bergantung pada bagaimana warga negara dan civil society terus mengawal jalannya proses check and balances terhadap para pemangku kekuasaan. Desakan untuk mengubah sistem pemilihan dari langsung menjadi lewat DPRD harus dilihat secara jernih tanpa mengorbankan hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya secara langsung. Penguatan pengawasan publik, transparansi pendanaan kampanye, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang jauh lebih mendesak untuk dikedepankan.

Pada akhirnya, iklim demokrasi yang sehat bukan ditentukan oleh rumit atau sederhananya sebuah sistem hukum, melainkan oleh komitmen moral para aktor politik yang menjalankannya. Reformasi partai politik secara menyeluruh dan keterbukaan ruang partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat adalah kunci utama untuk merawat demokrasi Indonesia agar tetap substansial, bukan sekadar prosedural semata.