Pilkada Lewat DPRD Kembali Mencuat, Peneliti Sebut Akar Masalah Ada di Partai

SOROT.IN, JAKARTA — Perdebatan mengenai sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia kembali menghangat di ruang publik setelah wacana pengembalian pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diembuskan kembali. Sejumlah kalangan menilai sistem pemilihan langsung saat ini terlalu mahal dan melelahkan, namun gagasan untuk mengembalikannya ke DPRD langsung menuai gelombang penolakan dari berbagai pihak yang mengkhawatirkan kemunduran demokrasi.

Menanggapi polemik tersebut, para peneliti dan pengamat politik menegaskan bahwa mengubah sistem pemilihan bukanlah solusi utama untuk mengatasi berbagai karut-marut kontestasi politik di Tanah Air. Menurut pandangan para ahli, fokus perbaikan yang sebenarnya harus segera dilakukan adalah membenahi sistem internal partai politik serta integritas para aktor yang menjalankannya agar menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas.

Akar Masalah Demokrasi di Indonesia

Persoalan mendasar dalam sistem politik Indonesia selama ini kerap berputar pada mahalnya biaya politik atau high-cost politics yang harus ditanggung oleh setiap kandidat. Hal ini sering kali berujung pada praktik transaksional, baik dalam proses pencalonan di tingkat internal partai maupun saat kontestasi di hadapan para pemilih, yang pada akhirnya memicu celah terjadinya tindak pidana korupsi ketika calon tersebut menduduki jabatan publik.

Namun, mengalihkan hak memilih dari tangan rakyat langsung kepada anggota DPRD dikhawatirkan justru akan memindahkan pusat praktik transaksional tersebut ke ruang-ruang tertutup parlemen daerah. Alih-alih memperkuat kedaulatan rakyat, langkah tersebut dikhawatirkan akan semakin menjauhkan proses penentuan kepala daerah dari partisipasi aktif masyarakat luas yang merupakan esensi utama dari sistem demokrasi pascareformasi.

Urgensi Reformasi Partai Politik

Oleh karena itu, alih-alih merombak ulang regulasi sistem pemilihan yang berisiko menciptakan instabilitas baru, negara dan masyarakat sipil harus mendesak adanya reformasi menyeluruh terhadap partai politik. Demokratisasi internal partai, transparansi pendanaan kampanye, serta meritokrasi dalam rekrutmen calon pemimpin adalah prasyarat mutlak yang tidak boleh ditawar lagi jika ingin memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, sistem apa pun yang digunakan, baik pemilihan langsung oleh rakyat maupun melalui mekanisme perwakilan di DPRD, akan tetap rentan disalahgunakan apabila fondasi moral dan integritas para aktor politiknya tidak dibenahi. Publik berharap agar para pembuat kebijakan lebih bijak dalam merumuskan arah masa depan demokrasi dengan mengedepankan partisipasi masyarakat serta penguatan lembaga perwakilan yang bersih dan akuntabel.