Pilkada Lewat DPRD Kembali Mencuat: Peneliti Sebut Akar Masalah Ada di Partai

SOROT.IN, JAKARTA — Perdebatan mengenai masa depan demokrasi di Indonesia kembali menghangat setelah wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali disuarakan oleh sejumlah pihak. Isu ini memicu pro dan kontra yang luas di tengah masyarakat, terutama mengingat Pilkada langsung telah menjadi simbol partisipasi rakyat sejak era reformasi.

Di satu sisi, pihak yang mendukung wacana ini sering kali menyoroti tingginya biaya politik serta potensi konflik horizontal yang kerap menyertai pemilihan secara langsung. Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh para pengamat dan peneliti politik yang secara tegas menyatakan bahwa perubahan sistem tidak akan menyelesaikan masalah mendasar jika tidak menyentuh akar persoalannya.

Akar Masalah Ada pada Tata Kelola Partai

Menurut pandangan sejumlah peneliti dari berbagai lembaga kajian, persoalan utama dalam kontestasi politik di Indonesia bukanlah pada mekanisme pemilihannya, melainkan pada integritas dan manajemen partai politik itu sendiri. Rekrutmen politik yang kerap transaksional serta lemahnya kaderisasi internal sering kali menghasilkan aktor-aktor politik yang tidak sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik.

Oleh karena itu, alih-alih mengganti sistem pemilihan yang telah memberikan hak pilih langsung kepada masyarakat, fokus utama seharusnya diarahkan pada pembenahan kultur dan regulasi internal partai politik. Transparansi pendanaan serta mekanisme seleksi calon kepala daerah yang berbasis meritokrasi mutlak untuk segera diterapkan.

Tantangan Demokrasi dan Partisipasi Publik

Mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah kepada DPRD dikhawatirkan justru akan mempersempit ruang partisipasi masyarakat dan mengembalikan kekuasaan oligarkis ke tingkat lokal. Demokrasi lokal membutuhkan keterlibatan aktif warga negara agar akuntabilitas pejabat publik tetap terjaga dengan baik setelah mereka menduduki jabatan.

Secara keseluruhan, diskursus mengenai sistem Pilkada ini harus menjadi momentum refleksi bersama bagi seluruh elemen bangsa, khususnya para elite politik. Pembenahan yang jujur dan menyeluruh terhadap aktor-aktor politik di dalam partai diyakini jauh lebih efektif dalam merawat kualitas demokrasi ketimbang terus-menerus mengubah aturan main setiap kali pergantian musim politik terjadi.