Pilkada Lewat DPRD Kembali Disorot, Peneliti Sebut Akar Masalah Ada di Partai

SOROT.IN, JAKARTA — Diskusi mengenai arah demokrasi Indonesia kembali menghangat setelah wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mencuat ke permukaan publik. Sejumlah kalangan memandang sistem pemilihan langsung selama ini sarat dengan biaya tinggi dan praktik politik uang yang merusak tatanan integritas bangsa. Namun, gagasan untuk kembali menarik hak pilih rakyat ke tangan legislatif daerah langsung memicu gelombang penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat sipil, pengamat, serta kelompok pemerhati demokrasi.

Menanggapi perdebatan tersebut, para peneliti dan pengamat politik menegaskan bahwa mengubah sistem pemilihan dari langsung menjadi tidak langsung bukanlah solusi mujarab. Menurut mereka, masalah utama yang mendasar dalam kontestasi politik di Indonesia saat ini berpangkal dari tata kelola partai politik yang masih lemah serta rendahnya akuntabilitas para aktor politik itu sendiri. Tanpa adanya pembenahan serius pada tubuh partai politik, bentuk sistem pemilihan apa pun yang diterapkan diprediksi akan tetap menghadapi celah penyalahgunaan kekuasaan.

Akar Masalah: Internal Partai Politik

Kritik tajam diarahkan pada mekanisme rekrutmen kader dan transparansi pendanaan di dalam partai politik yang dinilai belum sepenuhnya akuntabel. Banyak pengamat menilai bahwa mahar politik dan orientasi transaksional kerap mendominasi proses penentuan calon kepala daerah, yang pada akhirnya memicu praktik korupsi setelah kandidat tersebut menduduki jabatan. Oleh karena itu, reformasi internal partai menjadi harga mati yang harus segera dituntaskan sebelum menyentuh perombakan regulasi sistem pemilu secara drastis.

Alih-alih mengembalikan kedaulatan memilih kepada DPRD yang berpotensi memunculkan oligarki tingkat lokal dan menjauhkan masyarakat dari partisipasi aktif, negara seharusnya memperketat pengawasan terhadap penegakan hukum pemilu. Penguatan regulasi terkait dana kampanye serta sanksi tegas bagi pelanggar aturan pemilu dinilai jauh lebih efektif untuk meredam praktik kecurangan. Dengan cara ini, kualitas demokrasi substansial dapat terus tumbuh seiring dengan kedewasaan politik warga negara di daerah.

Menjaga Hak Konstitusional Rakyat

Hak masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung merupakan salah satu pencapaian penting dari reformasi yang harus dijaga bersama demi kelangsungan kehidupan bernegara. Pencabutan hak pilih rakyat dikhawatirkan justru akan melemahkan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah, karena kepala daerah nantinya hanya akan merasa bertanggung jawab kepada segelintir elite di gedung dewan, bukan kepada rakyat pemilihnya.

Masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil dalam memperbaiki kualitas pemilu secara menyeluruh. Alih-alih sibuk memperdebatkan pergantian sistem yang berisiko memundurkan capaian reformasi, energi bangsa ini sebaiknya difokuskan untuk mengawal transparansi, memperkuat pendidikan politik warga, serta memastikan integritas para penyelenggara dan kontestan pemilu di masa depan.