Pilkada Lewat DPRD Kembali Disorot: Peneliti Sebut Akar Masalah Ada di Partai

SOROT.IN, JAKARTA — Wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat ke permukaan dan memicu diskursus luas di tengah masyarakat. Sejumlah kalangan elite politik menilai sistem pemilihan langsung memiliki berbagai kelemahan, mulai dari tingginya biaya politik hingga potensi gesekan di akar rumput. Namun, gagasan ini langsung mendapat respon kritis dari para pengamat dan peneliti politik yang memandang bahwa perubahan aturan main bukanlah solusi instan bagi karut-marut demokrasi di daerah.

Berbagai kajian dari lembaga riset menunjukkan bahwa esensi persoalan dalam kontestasi politik lokal sebenarnya terletak pada buruknya tata kelola partai politik serta integritas para aktornya. Ketika sebuah sistem pemilihan diubah tanpa memperbaiki mesin partai yang menaunginya, maka masalah yang sama akan tetap muncul dalam bentuk yang berbeda. Oleh karena itu, fokus perbaikan seharusnya diarahkan pada transparansi rekrutmen politik dan penguatan akuntabilitas internal partai.

Akar Masalah Demokrasi Lokal

Kritik utama terhadap usulan Pilkada oleh DPRD adalah potensi mereduksi hak politik warga negara secara langsung untuk memilih pemimpin mereka. Demokrasi elektoral yang telah dibangun dengan susah payah pasca-reformasi dinilai akan mengalami kemunduran jika kedaulatan rakyat ditarik sepenuhnya ke ruang sidang parlemen daerah. Para peneliti mengingatkan bahwa tingginya biaya politik dalam pilkada langsung bukanlah kesalahan dari sistem pencoblosannya, melainkan akibat dari transaksionalisme yang dipelihara oleh oknum elite partai.

Di sisi lain, dinamika legislatif nasional juga diwarnai oleh berbagai perdebatan krusial lainnya, termasuk penundaan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang sempat dikritik karena merugikan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Berbagai isu ini menunjukkan betapa kompleksnya perumusan kebijakan politik di Indonesia, di mana kepentingan strategis elite sering kali beririsan langsung dengan hak-hak partisipasi publik secara luas.

Tantangan Pembenahan Internal Partai

Masa depan tata kelola pemerintahan daerah sangat bergantung pada keberanian partai politik untuk melakukan reformasi struktural dari dalam. Tanpa adanya standardisasi kaderisasi yang ketat dan penghapusan mahar politik, proses demokrasi apa pun yang dipilih—baik langsung maupun melalui perwakilan—akan tetap rentan terhadap praktik korupsi dan kolusi. Publik kini menuntut agar para pembuat kebijakan lebih mendengarkan aspirasi masif masyarakat ketimbang mengambil jalan pintas demi kepentingan golongan tertentu.

Pada akhirnya, diskursus mengenai sistem pemilihan kepala daerah harus dikembalikan pada tujuan utama bernegara, yakni menghadirkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat di daerah. Perbaikan kualitas demokrasi tidak akan tercapai melalui pergantian instrumen hukum semata, melainkan lewat komitmen moral dan etika politik yang kuat dari seluruh elemen bangsa yang memegang kendali kekuasaan.