Pilkada Lewat DPRD Kembali Disorot, Peneliti Sebut Akar Masalah Ada di Partai

SOROT.IN, JAKARTA — Wacana untuk mengubah kembali sistem pemilihan kepala daerah dari langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali mencuat ke permukaan dan memicu diskursus publik yang luas. Berbagai kalangan akademisi serta pengamat politik langsung memberikan respons kritis terhadap ide tersebut, mengingat pemilihan langsung merupakan salah satu capaian penting dari reformasi yang memberikan hak kedaulatan secara utuh kepada masyarakat di daerah.

Sejumlah peneliti dari lembaga riset terkemuka menegaskan bahwa persoalan mendasar yang selama ini mencoreng jalannya demokrasi di Indonesia bukanlah sistem pemilihannya, melainkan tata kelola internal partai politik yang masih lemah. Praktik politik biaya tinggi, mahar politik, serta minimnya transparansi dalam rekrutmen kandidat kepala daerah dinilai sebagai sumber utama munculnya berbagai pelanggaran dan korupsi yang melibatkan para kepala daerah terpilih.

Urgensi Pembenahan Internal Partai Politik

Alih-alih menghabiskan energi untuk merombak ulang sistem regulasi pemilu yang berisiko menciptakan ketidakpastian hukum baru, fokus pemerintah dan pemangku kepentingan seharusnya diarahkan pada penguatan institusi partai. Partai politik memegang monopoli dalam pengusungan calon pemimpin, sehingga reformasi harus dimulai dari bagaimana partai melakukan kaderisasi yang bersih, akuntabel, dan berbasis meritokrasi tanpa intervensi transaksional yang merusak esensi demokrasi.

Di sisi lain, publik juga diingatkan agar tidak mudah terjebak dalam narasi instan yang menyederhanakan masalah dengan langsung menyalahkan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Pengalaman historis menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada masa lalu justru kerap melahirkan praktik politik uang di tingkat elite legislatif yang jauh dari pengawasan langsung masyarakat, sehingga aspirasi akar rumput seringkali terabaikan.

Dampak Perubahan Regulasi Terhadap Stabilitas Demokrasi

Perubahan sistem politik yang terlalu dinamis dan kerap digagas berdasarkan kepentingan jangka pendek elite dikhawatirkan dapat membingungkan pemilih serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Selain itu, dinamika legislasi yang kerap berubah-ubah ini juga berpotensi mengorbankan hak-hak kelompok marjinal dan disabilitas yang selama ini berjuang untuk mendapatkan akses serta representasi yang adil dalam setiap kontestasi elektoral di tanah air.

Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada komitmen moral para aktor politik dan kesadaran kolektif masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan yang bersih. Perbaikan sistem yang berkelanjutan harus berjalan beriringan dengan penguatan pengawasan publik, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu, serta komitmen partai politik untuk menghadirkan kepemimpinan yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat.