Pilkada Lewat DPRD Kembali Disorot: Akar Masalah Ada di Partai, Bukan Sistem

SOROT.IN, JAKARTA — Perdebatan mengenai masa depan demokrasi lokal di Indonesia kembali menghangat setelah wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disuarakan kembali oleh sejumlah pihak. Isu ini memicu pro dan kontra di tengah masyarakat, mengingat Pilkada secara langsung selama ini dianggap sebagai salah satu capaian penting era Reformasi yang memberikan hak penuh kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

Namun, evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung kerap diwarnai oleh tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga polarisasi di tingkat akar rumput. Berbagai persoalan tersebut seringkali dijadikan landasan bagi sebagian kalangan untuk melontarkan ide agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke tangan legislatif daerah, seperti yang terjadi pada masa lalu.

Akar Masalah Demokrasi Ada di Internal Partai Politik

Menanggapi dinamika tersebut, sejumlah peneliti dan pengamat politik menegaskan bahwa mengubah sistem pemilihan dari langsung menjadi melalui DPRD bukanlah solusi yang tepat untuk meredam berbagai penyimpangan. Menurut pandangan para ahli, akar permasalahan utama dari buruknya proses demokrasi elektoral di Indonesia terletak pada buruknya tata kelola internal partai politik serta integritas para aktor politik itu sendiri.

Ketiadaan transparansi dalam rekrutmen calon kepala daerah oleh partai sering kali melahirkan kandidat yang bermasalah secara moral maupun kompetensi. Oleh karena itu, alih-alih merombak aturan main atau mengubah sistem ketatanegaraan yang berisiko mereduksi hak konstitusional rakyat, perbaikan fundamental harus dimulai dari reformasi total di dalam tubuh partai politik pengusung.

Tantangan dan Masa Depan Pengawasan Politik

Di sisi lain, publik juga dihadapkan pada berbagai isu krusial lainnya yang berkaitan dengan sistem pemilu secara keseluruhan, termasuk pentingnya pengawalan terhadap hak-hak kelompok rentan seperti penyandang disabilitas yang kerap terabaikan dalam revisi UU Pemilu. Kompleksitas masalah ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi Indonesia masih membutuhkan proses pendewasaan yang panjang.

Ke depannya, pelibatan masyarakat sipil dan penguatan fungsi pengawasan terhadap kinerja DPRD serta partai politik menjadi instrumen yang jauh lebih mendesak dibandingkan sekadar mengganti mekanisme pemilihan. Jika aktor-aktor politiknya tidak memiliki komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, sistem apapun yang digunakan dipastikan akan tetap menyisakan celah penyalahgunaan kekuasaan.