Penundaan Revisi UU Pemilu Dinilai Jadi Strategi Elite yang Rugikan Kelompok Disabilitas

SOROT.IN, JAKARTA — Dunia politik nasional kembali dihangatkan oleh perdebatan seputar arah penataan sistem demokrasi Indonesia menyusul keputusan penundaan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Sejumlah kalangan akademisi dan peneliti menilai bahwa langkah penundaan ini bukan sekadar persoalan teknis legislasi, melainkan cerminan dari kalkulasi kepentingan para elite politik di Senayan.

Di tengah tarik-menarik kepentingan tersebut, kelompok marjinal, khususnya penyandang disabilitas, menjadi pihak yang paling merasakan dampak negatifnya. Ketiadaan pembaruan regulasi yang progresif membuat aksesibilitas dan pemenuhan hak politik warga disabilitas dalam pemilu kembali terkatung-katung tanpa kepastian hukum yang jelas.

Kalkulasi Politik Elite dan Dampaknya pada Kelompok Rentan

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) secara terbuka menyatakan bahwa sikap menunda revisi UU Pemilu sarat dengan muatan strategi elite. Para politisi diduga sengaja mengulur waktu untuk mengamankan posisi tawar masing-masing partai menjelang kontestasi politik berikutnya, tanpa memikirkan urgensi perbaikan sistem yang inklusif.

Bagi penyandang disabilitas, situasi ini sangat merugikan karena partisipasi mereka kerap kali hanya dijadikan pemanis dalam kampanye, namun diabaikan dalam tataran regulasi teknis. Padahal, pemilu yang demokratis menuntut adanya akses yang setara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyediaan fasilitas pemungutan suara yang ramah disabilitas.

Perdebatan Sistem Pemilu dan Keseimbangan Kekuasaan

Selain isu disabilitas, diskursus politik juga diwarnai oleh perdebatan mengenai wacana pengembalian pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Sejumlah peneliti berpendapat bahwa akar masalah penyelenggaraan pemilu dan pilkada bukanlah terletak pada sistemnya, melainkan pada integritas partai politik dan para aktor yang menjalankannya.

Di sisi lain, tokoh bangsa seperti Megawati Soekarnoputri mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan demi kelangsungan demokrasi yang sehat. Tanpa adanya kontrol yang seimbang dan komitmen moral dari para elite, setiap perubahan aturan yang dilakukan dikhawatirkan hanya akan melanggengkan oligarki dan mengabaikan hak-hak dasar rakyat, termasuk kelompok rentan di Indonesia.