Gelombang Penolakan Pilkada Lewat DPRD Menguat, Koalisi Masyarakat Sipil Bersuara

SOROT.IN, JAKARTA — Wacana untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari yang sebelumnya dipilih langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memicu diskursus panas di ruang publik nasional. Berbagai elemen masyarakat sipil, lembaga riset, dan akademisi secara konsisten menyuarakan penolakan keras terhadap gagasan tersebut karena dinilai mencederai esensi reformasi dan kedaulatan rakyat di daerah.

Perdebatan ini mencuat setelah sejumlah pihak mengusulkan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung yang selama ini dianggap sarat dengan biaya tinggi. Namun, kalangan pengamat menilai bahwa mendiskusikan perubahan mekanisme pemilihan tanpa memperbaiki akar permasalahan yang sebenarnya justru akan memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia.

Akar Masalah Ada pada Partai Politik, Bukan Sistem Pemilihan

Menurut pandangan sejumlah peneliti dan lembaga pemerhati otonomi daerah seperti KPPOD, polemik yang kerap terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bukanlah bersumber dari mekanisme pencoblosan langsung oleh warga. Masalah utama yang harus segera dibenahi secara serius adalah tata kelola internal partai politik serta integritas para aktor politik yang mengendalikannya.

Jika sistem pemilihan diubah kembali ke DPRD tanpa adanya pembenahan mendasar pada tubuh partai politik, praktik transaksional dan politik uang dikhawatirkan hanya akan berpindah arena dari masyarakat luas ke ruang-ruang tertutup legislatif. Hal ini tentu saja akan semakin menjauhkan proses penentuan kepala daerah dari aspirasi dan kehendak riil rakyat di akar rumput.

Potensi Kemunduran Demokrasi Lokal dan Hak Konstitusional Warga

Dampak dari penerapan kembali Pilkada melalui DPRD dikhawatirkan dapat memperkuat cengkeraman oligarki politik lokal yang menutup peluang bagi kandidat independen atau figur bersih tanpa modal besar. Hak konstitusional warga negara untuk memilih pemimpin secara langsung di daerahnya masing-masing merupakan pencapaian demokrasi yang harus dijaga dan dilindungi bersama.

Oleh karena itu, alih-alih merombak sistem pemilihan yang berpotensi mereduksi partisipasi publik, energi para pemangku kepentingan di negeri ini seharusnya difokuskan untuk memperbaiki regulasi kampanye, transparansi dana politik, serta penguatan penegakan hukum demi menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas.