Hasil Pencarian: "Regulasi Fiskal"

Pemerintah resmi memberlakukan regulasi pajak digital mulai 9 November mendatang untuk memperkuat pendapatan negara dari sektor ekonomi digital yang kian masif.

Pemerintah dihadapkan pada dilema besar antara menjaga pertumbuhan ekonomi domestik melalui kebijakan fiskal yang fleksibel dan memenuhi target ambisius penurunan emisi karbon di kancah global.

Pemerintah Indonesia menghadapi sorotan tajam karena arah kebijakan nasional dinilai bertolak belakang dengan komitmen internasional dalam mengatasi krisis iklim.

Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kebijakan pungutan pajak digital mulai 9 November, menyasar berbagai transaksi ekonomi platform global lintas batas untuk memperkuat penerimaan negara.

Pemerintah Kota Malang menanti petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait dinamika perubahan dana transfer yang akan berdampak langsung pada postur APBD 2027.

Indonesia Palm Oil Stakeholders Forum 2026 di Medan menghasilkan enam rekomendasi strategis untuk mengatasi tantangan kebijakan B50, legalitas lahan, dan dilema iklim global.

Pemerintah menghadapi sorotan tajam karena sejumlah kebijakan domestik dinilai bertolak belakang dengan komitmen internasional dalam mengatasi krisis iklim global.

Pemerintah menghadapi sorotan tajam karena sejumlah kebijakan domestik dinilai bertolak belakang dengan komitmen internasional dalam mengatasi krisis iklim.

Pemerintah Indonesia menghadapi sorotan tajam terkait kebijakan nasional yang dinilai bertolak belakang dengan komitmen internasional dalam mengatasi krisis iklim global.

Pemerintah menghadapi sorotan tajam karena sejumlah kebijakan domestik dinilai bertentangan dengan komitmen internasional dalam mengatasi krisis iklim global.

Badan Komunikasi Republik Indonesia memberikan respons resmi terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang menyoroti berbagai isu kebijakan nasional dan komitmen iklim.

Pemerintah Indonesia menghadapi sorotan tajam setelah sejumlah kebijakan nasional dinilai bertolak belakang dengan komitmen internasional dalam mengatasi krisis iklim global.

Pemerintah menghadapi sorotan tajam terkait arah kebijakan nasional yang dinilai bertentangan dengan komitmen internasional dalam mengatasi krisis iklim global.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan memperketat aturan ekspor perhiasan emas melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang saat ini tengah dimatangkan.

Pemerintah resmi mengevaluasi pungutan PPN jasa outsourcing di sektor tekstil dan garmen demi menekan beban biaya operasional pabrik.