PKS Buka Opsi Hak Menyatakan Pendapat Sikapi Polemik Surat Keterangan SMA Gibran
Partai Keadilan Sejahtera mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menanggapi polemik surat keterangan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Telusuri ribuan laporan jurnalistik terverifikasi berdasarkan kata kunci, tokoh, perusahaan, atau topik lintas kawasan.
Partai Keadilan Sejahtera mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menanggapi polemik surat keterangan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai Keadilan Sejahtera mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR guna menanggapi kontroversi surat keterangan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Perkembangan terkini seputar Bidik Indonesia untuk Dongkrak Pendapatan Pariwisata 2027 menjadi perhatian luas publik di Indonesia. Simak ringkasan fakta penting dan analisis dampaknya.
Ketegangan politik melanda Malaysia menyusul silang pendapat antara pihak Istana Raja dan Kejaksaan Agung mengenai status tahanan rumah mantan Perdana Menteri Najib Razak.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menyatakan bahwa poster Musyawarah Nasional Luar Biasa yang mencatut narasi 'Gank Solo' adalah informasi palsu atau hoax yang sengaja disebar pihak tak bertanggung jawab.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai dugaan penyadapan yang dilakukan oleh Listyo dan kawan-kawan terhadap Prabowo Subianto merupakan bentuk tindakan makar yang sudah dimulai sejak Pilpres 2024.
Sidang lanjutan kasus ijazah kembali memanas saat jaksa melayangkan pertanyaan krusial kepada Presiden Jokowi terkait keaslian foto dalam ijazah UGM miliknya.
Kiper FC Andorra buka suara terkait insiden tragis yang menimpa Jesus de Miguel, menyebutnya sebagai momen paling kelam dalam karier sepak bolanya.
Kasus penetapan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memicu gelombang perdebatan hukum dan politik nasional.
Aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta kembali berlanjut menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kontradiktif dengan komitmen krisis iklim dan kesejahteraan rakyat.