Tarik Ulur Data Sekolah Rusak Sumatera 2026: Ratusan Siswa Masih Terpaksa Belajar di Tenda Darurat

SOROT.IN, JAKARTA — Memasuki tahun ajaran baru 2026, persoalan infrastruktur pendidikan di sejumlah wilayah Sumatera kembali menjadi sorotan tajam publik. Alih-alih menikmati fasilitas kelas yang layak usai bencana alam maupun usia bangunan yang uzur, ratusan siswa justru harus merelakan hari-hari sekolah mereka dihabiskan di bawah terpal tenda darurat yang panas dan rentan bocor saat hujan turun.

Kondisi memprihatinkan ini tidak lepas dari carut-marut birokrasi serta tarik ulur data antara pemerintah kabupaten/kota dan kementerian terkait. Perbedaan angka kerusakan bangunan antara data verifikasi cepat di lapangan dan dokumen usulan resmi membuat pencairan dana rekonstruksi mengalami penundaan yang cukup panjang di tingkat birokrasi pusat.

Dampak Psikologis Siswa di Tenda Darurat

Belajar di dalam tenda darurat selama berbulan-bulan tentu memberikan dampak psikologis yang tidak ringan bagi anak-anak usia sekolah. Suhu ruangan yang gerah, kebisingan dari luar, serta keterbatasan fasilitas penunjang seperti papan tulis yang layak dan meja kursi membuat konsentrasi belajar mereka menurun drastis setiap harinya.

Para guru di lapangan mengaku kewalahan menjaga motivasi belajar siswa di tengah keterbatasan fasilitas darurat tersebut. Orang tua murid pun merasa cemas akan kesehatan anak-anak mereka yang kerap terserang batuk danflu akibat sirkulasi udara yang buruk di dalam tenda penampungan sementara itu.

Urgensi Integrasi Data Pendidikan Nasional

Berkaca dari kasus lambatnya penanganan di Sumatera ini, para pengamat kebijakan publik mendesak agar pemerintah segera merapikan sistem pendataan infrastruktur sekolah secara nasional. Sinkronisasi data yang transparan dan real-time dinilai sebagai kunci utama agar kejadian tarik ulur anggaran tidak lagi berulang di masa mendatang.

Publik kini menagih ketegasan serta aksi nyata dari kementerian terkait untuk turun tangan langsung menyelesaikan verifikasi data di lapangan. Keselamatan dan hak anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak di gedung yang aman harus menjadi prioritas mutlak yang tidak boleh dikorbankan oleh ego sektoral birokrasi.