Rapor 2 Tahun Prabowo di Sektor Pendidikan: Kepuasan Publik vs Catatan Kritis CELIOS

SOROT.IN, JAKARTA — Dunia pendidikan Indonesia kembali menjadi sorotan tajam seiring dengan evaluasi dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di satu sisi, hasil jajak pendapat memperlihatkan angka kepuasan masyarakat yang tergolong tinggi, yakni mencapai 66 persen terhadap berbagai program yang telah digulirkan oleh Kementerian Pendidikan. Namun, angka optimis ini mendadak kontras ketika berhadapan dengan kajian mendalam dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang memberikan skor kritis 2,9 dari 10 untuk sektor yang sama.

Perbedaan drastis antara persepsi masyarakat umum dan analisis lembaga riset independen ini memicu diskursus luas di ruang publik. Bagi sebagian besar orang tua dan siswa, kehadiran program-program bantuan langsung seperti Kartu Indonesia Pintar, perbaikan fasilitas sekolah, hingga penekanan pada digitalisasi kelas memberikan dampak nyata yang dirasakan sehari-hari. Kendati demikian, para pengamat ekonomi dan kebijakan publik memandang ada celah besar yang belum terselesaikan, terutama menyangkut efisiensi anggaran, kesejahteraan tenaga pendidik honorer, serta kesiapan kurikulum menghadapi tantangan global.

Kontradiksi Angka Kepuasan dan Evaluasi Kebijakan Fiskal

Kritik pedas yang dilayangkan oleh CELIOS pada dasarnya berakar dari evaluasi alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diwajibkan menyentuh angka 20 persen. Menurut pandangan mereka, nominal besar tersebut sering kali terjebak dalam birokrasi yang kaku dan belum sepenuhnya terdistribusi secara merata untuk mendongkrak kualitas pengajaran di daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Akibatnya, disparitas mutu antara sekolah di kota besar dan pedesaan masih menganga lebar, yang kemudian mereduksi efektivitas reformasi pendidikan secara nasional.

Di sisi lain, respons positif masyarakat sebesar 66 persen tidak bisa diabaikan begitu saja. Angka ini merepresentasikan apresiasi atas stabilitas kebijakan yang berjalan, termasuk komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program belajar serta peluncuran inisiatif baru seperti perluasan akses beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Program Beasiswa Berjangka (BPI) yang kini semakin membuka peluang emas bagi guru-guru di pelosok desa untuk melanjutkan studi S2 dan S3 demi meningkatkan kompetensi pedagogik mereka.

Menatap Masa Depan Pendidikan Nasional yang Berkeadilan

Menyongsong sisa masa jabatan ke depan, tantangan terbesar bagi kabinet di bawah kepemimpinan Prabowo adalah bagaimana menjembatani temuan kritis para ekonom dengan ekspektasi riil masyarakat. Integrasi data yang transparan, pembenahan tata kelola guru honorer secara permanen, serta pengawasan ketat terhadap penyerapan anggaran di tingkat daerah menjadi harga mati jika pemerintah ingin mendongkrak skor CELIOS tanpa harus kehilangan kepercayaan publik yang saat ini sudah terbangun.

Pada akhirnya, rapor dua tahun ini harus dibaca sebagai momentum instropeksi yang konstruktif. Pemerintah dituntut untuk tidak cepat berpuas diri dengan angka kepuasan mayoritas, melainkan aktif mengakomodasi kritik struktural demi mewujudkan sistem pendidikan Indonesia yang benar-benar berdaya saing global, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke.