Prof. Aleksius Jemadu: Menakar Arah Kebijakan Luar Negeri RI di Tengah Gejolak Global

SOROT.IN, JAKARTA — Dunia saat ini sedang berada dalam fase transisi yang penuh gejolak, di mana tatanan internasional yang selama ini stabil mulai mengalami pergeseran signifikan. Pakar hubungan internasional, Prof. Aleksius Jemadu, menekankan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia kini menghadapi ujian berat akibat kombinasi antara ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya tensi geopolitik di berbagai kawasan, termasuk Asia Pasifik.

Dalam pandangannya, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan diplomasi tradisional. Kompleksitas hubungan antara negara-negara besar menuntut Jakarta untuk memiliki strategi yang lebih taktis dan pragmatis agar kepentingan nasional tetap terjaga tanpa harus terjebak dalam polarisasi yang merugikan stabilitas domestik maupun regional.

Rivalitas Kekuatan di Asia Pasifik

Persaingan antara inisiatif Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang didorong oleh kekuatan Barat dan Jepang, dengan Belt and Road Initiative (BRI) milik Tiongkok, telah menciptakan garis demarkasi baru di Asia. Bagi Indonesia, fenomena ini bukan sekadar isu eksternal, melainkan tantangan geostrategis yang berdampak langsung pada arus investasi dan keamanan laut di kawasan.

Dinamika ini memaksa Indonesia untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur yang didanai Tiongkok dan kemitraan keamanan strategis dengan blok lainnya. Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan menjadi titik krusial di mana Indonesia dituntut untuk tetap teguh pada prinsip kedaulatan sambil menjaga hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dengan Beijing.

Dampak Bagi Keamanan dan Ekonomi Regional

Dampak dari gejolak ini dirasakan nyata oleh masyarakat di kawasan Asia, mulai dari fluktuasi harga komoditas hingga potensi gangguan pada jalur perdagangan maritim. Jika ketegangan di Selat Taiwan atau Laut Tiongkok Selatan meningkat, efek domino ekonomi akan segera dirasakan oleh pelaku bisnis di Jakarta, Singapura, hingga kota-kota industri di Tiongkok.

Sebagai penutup, Prof. Aleksius Jemadu mengingatkan bahwa diplomasi 'bebas aktif' bukan berarti pasif atau tidak berpihak sama sekali. Sebaliknya, Indonesia harus lebih berani memimpin inisiatif di ASEAN untuk memastikan bahwa kawasan Asia Tenggara tetap menjadi ruang netral yang fokus pada pertumbuhan ekonomi, bukan menjadi arena pertarungan proksi kekuatan global.