Polemik Pilkada Lewat DPRD: Mengapa Memperbaiki Partai Lebih Mendesak Ketimbang Ubah Sistem

SOROT.IN, JAKARTA — Wacana mengenai pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali menjadi sorotan tajam di ruang publik nasional. Isu ini muncul di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024 yang menuntut evaluasi mendalam terhadap sistem demokrasi kita. Sejumlah pihak berargumen bahwa sistem pemilihan langsung yang berjalan saat ini memiliki celah, namun mengembalikan mandat pemilihan kepada anggota legislatif dinilai bukan solusi tunggal yang bijak.

Para pengamat politik menekankan bahwa persoalan utama dalam kontestasi elektoral di Indonesia bukanlah pada sistemnya, melainkan pada ekosistem partai politik itu sendiri. Krisis kepercayaan publik terhadap partai sering kali dipicu oleh proses kaderisasi yang tidak transparan dan perilaku aktor politik yang lebih mengedepankan kepentingan pragmatis ketimbang aspirasi konstituen di daerah.

Akar Masalah: Integritas Partai dan Aktor Politik

Perdebatan mengenai sistem Pilkada sering kali mengabaikan fakta bahwa partai politik adalah gerbang utama lahirnya pemimpin daerah. Jika partai politik tidak melakukan pembenahan internal, seperti demokratisasi dalam pencalonan dan penegakan etika, maka sistem pemilihan apa pun yang digunakan akan tetap rentan terhadap praktik transaksional. Mengubah sistem menjadi tidak langsung dikhawatirkan justru akan mempersempit ruang partisipasi rakyat.

Lebih lanjut, dinamika di DPR saat ini menunjukkan bahwa konsolidasi kekuatan politik, seperti upaya pembentukan koalisi permanen oleh partai besar, menjadi variabel penting. Namun, fokus pada posisi tawar antarpartai ini sering kali mengesampingkan urgensi perbaikan regulasi yang inklusif, termasuk pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas yang kerap terabaikan dalam setiap revisi undang-undang pemilu.

Dampak pada Demokrasi dan Hak Warga

Penundaan pembahasan revisi regulasi pemilu memiliki konsekuensi nyata bagi partisipasi warga negara. Kelompok disabilitas, misalnya, membutuhkan aksesibilitas dan kebijakan yang menjamin hak pilih mereka secara penuh. Tanpa regulasi yang matang, perubahan sistem pemilihan yang terburu-buru berisiko menciptakan hambatan baru bagi kelompok rentan dalam menyalurkan aspirasi politik mereka di tingkat lokal.

Sebagai kesimpulan, tantangan demokrasi Indonesia hari ini adalah membangun partai politik yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Alih-alih merombak sistem yang sudah berjalan, energi politik sebaiknya difokuskan pada penguatan pengawasan, transparansi pendanaan partai, dan pendidikan politik bagi pemilih agar sistem pilkada langsung dapat beroperasi secara lebih sehat dan berintegritas.