Pilkada oleh DPRD Ramai Dibahas, Peneliti Sebut Akar Masalah Ada di Partai

SOROT.IN, JAKARTA — Perdebatan mengenai arah demokrasi Indonesia kembali menghangat setelah wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat ke permukaan publik. Berbagai kalangan, mulai dari pengamat hingga politisi, saling adu argumen terkait efektivitas dan efisiensi sistem pemilihan langsung versus pemilihan tidak langsung yang pernah mendominasi era Orde Baru.

Di tengah pro dan kontra tersebut, sejumlah peneliti dan akademisi politik memberikan pandangan kritis yang menyoroti substansi persoalan demokrasi di tanah air. Alih-alih merombak ulang sistem pemilihan yang telah berjalan, akar masalah dinilai justru bersumber dari tata kelola partai politik dan kualitas para aktor di dalamnya yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat.

Akar Masalah Demokrasi dan Integritas Partai Politik

Menurut para pengamat, mahalnya biaya politik dan transaksi di balik layar seringkali menjadi pemicu utama penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah terpilih. Namun, memindahkan mandat pemilihan ke tangan anggota DPRD dikhawatirkan tidak akan serta-merta menghilangkan praktik politik uang, melainkan hanya memindahkan arena transaksi tersebut ke ruang-ruang tertutup parlemen daerah.

Oleh karena itu, reformasi internal partai politik menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Transparansi pendanaan, demokratisasi rekrutmen calon kepala daerah, serta penguatan ideologi partai harus menjadi fokus utama pembenahan agar figur-figur yang lahir dari proses politik benar-benar memiliki integritas tinggi dan kapabilitas mumpuni.

Tantangan Demokrasi dan Harapan Publik ke Depan

Di sisi lain, dinamika perpolitikan nasional juga diwarnai oleh berbagai isu krusial lain, seperti upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif serta perlindungan hak-hak kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dalam revisi undang-undang pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah demokrasi Indonesia jauh lebih luas dan kompleks daripada sekadar mengganti mekanisme memilih kepala daerah.

Masyarakat Indonesia tentu berharap agar para pemangku kebijakan tidak terjebak pada solusi singkat yang bersifat permukaan. Pembangunan demokrasi yang matang membutuhkan komitmen bersama untuk memperbaiki aturan main, memperkuat pengawasan publik, serta memastikan setiap warga negara mendapatkan hak politiknya secara adil dan bermartabat.