Pilkada Lewat DPRD Kembali Disorot, Peneliti Sebut Partai Politik yang Harus Dibenahi

SOROT.IN, JAKARTA — Perdebatan mengenai masa depan demokrasi di Indonesia kembali menghangat setelah wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mencuat ke permukaan publik. Sejumlah kalangan menilai sistem pemilihan langsung saat ini memakan biaya tinggi dan membuka celah politik uang yang masif. Kendati demikian, gagasan untuk mengembalikan hak pilih kepala daerah kepada lembaga legislatif daerah justru menuai gelombang penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat sipil dan pengamat politik.

Menanggapi polemik tersebut, para peneliti dan akademisi kepemiluan menegaskan bahwa akar permasalahan dari penyelenggaraan Pilkada bukanlah pada mekanisme pemilihannya, melainkan pada tata kelola partai politik dan kualitas para aktor di dalamnya. Mengganti sistem pemilihan tanpa membenahi institusi partai politik dinilai hanya akan memindahkan ruang transaksional dari ruang publik ke ruang tertutup di tingkat legislatif.

Akar Masalah Ada di Internal Partai Politik

Kritik utama yang dilayangkan kepada partai politik adalah lemahnya proses kaderisasi dan tingginya biaya mahar politik yang kerap dibebankan kepada bakal calon kepala daerah. Praktik internal yang tidak transparan ini sering kali melahirkan pemimpin yang lebih loyal kepada elite partai ketimbang kepada konstituen di daerahnya. Oleh karena itu, reformasi internal partai politik menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar jika Indonesia ingin menghasilkan kepemimpinan daerah yang berintegritas.

Selain itu, pengamat juga mengingatkan bahwa Pilkada langsung adalah salah satu buah manis dari reformasi 1998 yang memberikan hak konstitusional secara langsung kepada rakyat untuk menentukan pemimpin mereka. Merampas hak tersebut dan menyerahkannya kembali ke tangan segelintir elite di DPRD dikhawatirkan akan memundurkan kualitas demokrasi serta menjauhkan jarak antara pemerintah daerah dan masyarakat yang dipimpinnya.

Menjaga Kedaulatan Rakyat di Tingkat Lokal

Meskipun pelaksanaan Pilkada langsung masih menyisakan sejumlah catatan evaluasi, seperti polarisasi sosial dan tingginya biaya kampanye, solusi yang harus ditempuh adalah memperketat pengawasan penegakan hukum pemilu serta memperkuat pendidikan politik bagi pemilih. Upaya mitigasi ini jauh lebih produktif dibandingkan mengambil langkah mundur dengan menghapuskan hak pilih langsung rakyat di daerah.

Ke depan, tantangan terbesar bangsa ini adalah bagaimana membangun sistem pengawasan yang efektif terhadap pendanaan kampanye sekaligus mendorong transparansi pencalonan di tingkat partai politik. Dengan perbaikan yang komprehensif pada aktor dan institusi politik, harapan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan benar-benar melayani rakyat dapat tercapai tanpa harus mengorbankan esensi demokrasi itu sendiri.