Pilkada Lewat DPRD Kembali Disorot, Peneliti Sebut Akar Masalah Ada di Partai

SOROT.IN, JAKARTA — Perdebatan mengenai arah masa depan demokrasi Indonesia kembali menghangat setelah wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mencuat ke ruang publik. Isu ini memicu berbagai respons dari kalangan akademisi, pengamat politik, hingga masyarakat luas yang menginginkan sistem pemerintahan daerah yang lebih efisien namun tetap akuntabel.

Di tengah diskusi yang berkembang, sejumlah peneliti senior menegaskan bahwa persoalan mendasar dalam kontestasi politik lokal bukanlah terletak pada mekanisme pencoblosan langsung atau melalui perwakilan, melainkan pada kualitas tata kelola partai politik itu sendiri serta integritas para aktor yang mengendalikannya.

Akar Masalah: Internal Partai Politik dan Integritas Aktor

Menurut pandangan para pengamat, mengganti sistem pemilihan tanpa membenahi mentalitas dan transparansi di dalam tubuh partai politik hanya akan memindahkan arena masalah ke tempat lain. Praktik politik biaya tinggi, mahar politik, hingga minimnya kaderisasi yang berkualitas menjadi sumber utama mengapa kepala daerah terpilih kerap tersandung masalah hukum atau gagal memenuhi janji kampanye mereka kepada rakyat.

Oleh karena itu, alih-alih menghabiskan energi untuk merombak regulasi pemilu secara terus-menerus yang berpotensi membingungkan pemilih, fokus utama pemangku kepentingan seharusnya diarahkan pada reformasi internal partai. Penguatan transparansi finansial dan demokratisasi di tingkat akar rumput partai dipandang sebagai kunci utama melahirkan pemimpin yang benar-benar berintegritas.

Tantangan Demokrasi dan Hak Konstitusional Warga

Di sisi lain, wacana pengalihan hak pilih langsung dari tangan rakyat ke tangan anggota dewan juga memunculkan kekhawatiran tersendiri terkait partisipasi publik. Hak warga negara untuk menentukan pemimpin secara langsung merupakan salah satu capaian reformasi yang paling krusial dalam menjaga kontrol sosial terhadap jalannya roda pemerintahan daerah.

Masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kedewasaan politik seluruh elemen bangsa, mulai dari pemilih, partai politik, hingga para wakil rakyat di parlemen. Pembenahan yang komprehensif pada sistem kepartaian diyakini jauh lebih efektif dalam menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani ketimbang sekadar mengubah format pemilihan kepala daerah.