Pemerintah dan Komisi II DPR Sepakati Penataan Kelembagaan Daerah demi Otonomi Berkeadilan

SOROT.IN, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati arah kebijakan baru mengenai penataan kelembagaan dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di seluruh Indonesia. Kesepakatan strategis ini berfokus pada penguatan kapasitas fiskal daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik langsung kepada masyarakat.

Dalam rapat kerja bersama para kepala daerah dan asosiasi pemerintah kabupaten/kota, Menteri Dalam Negeri menggarisbawahi bahwa otonomi daerah harus benar-benar bermuara pada peningkatan taraf hidup warga, bukan sekadar pelimpahan wewenang administratif yang menciptakan tumpang tindih birokrasi.

Restrukturisasi Tata Kelola Anggaran dan Independensi Pengawasan

Salah satu butir krusial yang disepakati adalah pembenahan sistem evaluasi kinerja aparatur pemerintah daerah. Selama ini, keterlambatan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di awal tahun anggaran kerap memperlambat putaran roda ekonomi di tingkat perdesaan dan kecamatan.

Untuk mengatasi persoalan menahun tersebut, Kemendikbud, Kemenkeu, dan Kemendagri menetapkan pedoman belanja modal yang lebih terarah sejak awal kuartal pertama. Selain itu, posisi inspektorat daerah diperkuat agar memiliki independensi penuh dalam melakukan audit preventif terhadap proyek-proyek strategis daerah.

Mempercepat Layanan Digital Bebas Pungli di Pelosok Nusantara

Ketua Komisi II DPR menambahkan bahwa digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan berusaha merupakan kunci mereduksi praktik korupsi skala kecil (petty corruption) di tingkat daerah. Standardisasi sistem informasi pelayanan publik terpadu kini wajib diimplementasikan di seluruh kantor dinas penanaman modal dan catatan sipil.

Dengan terwujudnya sinergi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, otonomi daerah diharapkan menjadi mesin penggerak keadilan sosial yang merata dari Sabang sampai Merauke. Komisi II DPR memastikan akan terus mengawal implementasi kesepakatan ini melalui kunjungan kerja pengawasan berkala di seluruh pelosok Indonesia.