Mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran Lewat Kritik Konstruktif Demi Persatuan

SOROT.IN, JAKARTA — Dinamika politik nasional Indonesia kembali diuji seiring dengan bergulirnya roda kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di satu sisi, stabilitas politik dan persatuan nasional pasca-pemilu menjadi fondasi utama yang terus diserukan oleh berbagai elemen bangsa. Namun di sisi lain, denyut aspirasi masyarakat—khususnya dari kalangan akademisi, mahasiswa, dan kelompok civil society—menuntut adanya ruang partisipasi publik yang aktif melalui kritik yang membangun.

Kritik konstruktif ini menjadi sangat krusial agar arah kebijakan pemerintah tetap berada di jalur yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, sekaligus menjawab tantangan global yang semakin kompleks di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri tanpa pengawasan yang objektif dari masyarakat.

Tantangan Kebijakan Iklim dan Tuntutan Mahasiswa

Belakangan ini, tensi sosial sempat menghangat di sejumlah kota besar menyusul aksi unjuk rasa mahasiswa yang turun ke jalan. Para mahasiswa secara tegas menuntut pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dampaknya dirasakan lintas wilayah. Desakan ini beririsan dengan sorotan dari berbagai lembaga pemerhati hukum yang menilai sejumlah kebijakan nasional masih kerap kontradiktif dengan komitmen internasional dalam mengatasi krisis iklim global.

Bagi Indonesia sebagai kekuatan utama di ASEAN, konsistensi antara komitmen lingkungan global dan aksi nyata di tingkat lokal menjadi pertimbangan penting di mata dunia internasional. Pemerintah dituntut mampu merumuskan strategi mitigasi bencana yang komprehensif tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi domestik yang sedang digenjot.

Strategi Ekonomi dan Kehati-hati Fiskal

Di sektor fiskal dan ekonomi, pemerintah di bawah kepemimpinan baru menunjukkan sikap kehati-hatian yang cukup tinggi. Berdasarkan kalkulasi terkini, pemerintah memilih untuk menunggu pencapaian pertumbuhan ekonomi hingga menyentuh level 6 persen sebelum memutuskan untuk menerapkan instrumen pajak baru yang berpotensi membebani daya beli masyarakat.

Langkah ini dinilai sebagai strategi pragmatis guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih melanda rantai pasok dunia. Pada akhirnya, sinergi antara kebijakan ekonomi yang pruden, keterbukaan terhadap kritik publik, dan komitmen menjaga persatuan nasional akan menjadi penentu utama keberhasilan kabinet Prabowo-Gibran dalam membawa Indonesia melangkah maju.