Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla, Soroti Kebijakan Iklim Pemerintah

SOROT.IN, JAKARTA — Gelombang demonstrasi yang dimotori oleh aliansi mahasiswa pecah di berbagai kota besar di Indonesia. Para peserta aksi turun ke jalan untuk menyuarakan desakan agar pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, menyusul dampak ekologis dan kesehatan yang kian mengkhawatirkan bagi masyarakat luas.

Aksi protes ini tidak hanya berfokus pada penanganan darurat kabut asap dan pemadaman titik api di lapangan, tetapi juga merembet pada evaluasi terhadap arah kebijakan nasional. Para mahasiswa menilai respons pemerintah selama ini masih lamban dan parsial, sehingga eskalasi karhutla terus berulang setiap tahun tanpa solusi struktural yang permanen.

Kontradiksi Kebijakan Iklim dan Komitmen Internasional

Di sisi lain, para pengamat hukum dan lingkungan menyoroti bahwa kebijakan nasional pemerintah kerap dinilai kontradiktif dengan komitmen internasional dalam mengatasi krisis iklim. Langkah mitigasi domestik seringkali terbentur oleh kepentingan ekonomi jangka pendek, termasuk tarik-menarik kebijakan fiskal seperti wacana penerapan pajak baru yang masih menunggu target pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen.

Situasi ini memicu perdebatan luas di ruang publik mengenai prioritas pembangunan nasional. Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga stabilitas makroekonomi dan fiskal agar tidak membebani dunia usaha, namun di sisi lain, tekanan global untuk menurunkan emisi karbon dan melindungi hutan tropis menuntut tindakan nyata yang lebih agresif.

Mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan Kritik Konstruktif

Di tengah transisi kepemimpinan nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, demonstrasi ini dipandang sebagai bentuk partisipasi publik yang sah untuk menjaga persatuan nasional sekaligus memberikan kritik konstruktif. Mahasiswa menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintahan baru harus tetap disertai dengan fungsi kontrol yang ketat terhadap isu-isu keadilan lingkungan.

Ke depan, tantangan besar bagi pemerintah adalah bagaimana merumuskan kebijakan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan ekosistem. Jika tuntutan status bencana nasional dan perbaikan tata kelola lingkungan ini terus diabaikan, eskalasi ketidakpuasan publik dikhawatirkan akan terus berlanjut di berbagai sektor.