Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla, Soroti Kebijakan Iklim

SOROT.IN, JAKARTA — Gelombang aksi unjuk rasa kembali mengguncang sejumlah kota besar di Indonesia pada pekan ini. Ribuan mahasiswa yang tergabung dari berbagai aliansi kampus turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan mendalam terkait darurat ekologis yang kian mengancam kesehatan dan keselamatan warga akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam aksinya, para demonstran secara tegas mendesak pemerintah pusat agar segera menaikkan status penanganan karhutla menjadi bencana nasional guna mengoptimalkan sumber daya penanggulangan secara masif dan terpadu.

Situasi kabut asap yang kian pekat di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan telah memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta melumpuhkan aktivitas ekonomi dan pendidikan. Para mahasiswa menilai respons pemerintah daerah selama ini lamban dan tidak memadai untuk mengatasi skala kerusakan lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu, penetapan status bencana nasional dianggap sebagai langkah krusial agar koordinasi lintas instansi, pengerahan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk pemadaman, serta bantuan medis darurat dapat segera dikerahkan tanpa hambatan birokrasi.

Kontradiksi Kebijakan Iklim dan Komitmen Global

Selain menuntut penanganan darurat karhutla, gerakan mahasiswa ini juga menyoroti inkonsistensi kebijakan nasional dalam kerangka komitmen internasional. Sejumlah lembaga hukum dan pemerhati lingkungan mencatat bahwa berbagai regulasi ekonomi dan industri yang diterbitkan pemerintah kerap kali bertolak belakang dengan target penurunan emisi karbon yang telah disepakati di forum global. Kritik tajam ini mencerminkan kekhawatiran generasi muda bahwa pertumbuhan ekonomi jangka pendek kerap dikorbankan di atas altar kelestarian lingkungan hidup.

Di tengah transisi kepemimpinan nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, para pengamat menilai aksi demonstrasi ini sebagai bentuk partisipasi publik yang konstruktif. Kritik tajam yang disampaikan mahasiswa bukan sekadar bentuk penolakan, melainkan pengingat agar arah pembangunan nasional tetap berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan ekologis. Keseimbangan antara target pertumbuhan ekonomi—seperti wacana pencapaian pertumbuhan 6 persen—dan perlindungan lingkungan harus dijaga agar tidak merugikan masa depan masyarakat luas.

Tantangan Penanganan Jangka Panjang dan Harapan Publik

Pemerintah kini dihadapkan pada ujian berat untuk merespons tuntutan publik secara bijaksana tanpa mengabaikan stabilitas makroekonomi dan fiskal negara. Di satu sisi, anggaran besar diperlukan untuk mitigasi bencana dan penegakan hukum terhadap korporasi pembakar hutan. Di sisi lain, prioritas fiskal sering kali harus dibagi dengan target-target strategis lainnya seperti penarikan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru.

Pada akhirnya, eskalasi gerakan mahasiswa ini menjadi alarm penting bagi pemangku kebijakan di Jakarta untuk membuka ruang dialog yang lebih transparan dengan masyarakat sipil dan akademisi. Penanganan karhutla bukan sekadar memadamkan titik api di lapangan, melainkan membenahi akar permasalahan struktural tata kelola lahan di Indonesia demi masa depan kawasan Asia Tenggara yang lebih bersih dari polusi asap lintas batas.