Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla, Soroti Kebijakan Iklim

SOROT.IN, JAKARTA — Gelombang aksi unjuk rasa kembali menggema di berbagai penjuru kota besar di Indonesia, di mana ratusan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan keprihatinan mendalam atas darurat ekologis yang kian mengkhawatirkan. Fokus utama dari demonstrasi massal ini adalah desakan tegas kepada pemerintah pusat agar segera menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kabut asapnya telah mencekik aktivitas warga di berbagai wilayah.

Para peserta aksi menilai bahwa penanganan karhutla selama ini masih parsial dan kurang masif, sehingga eskalasi kerusakan lingkungan terus berulang setiap tahunnya tanpa ada solusi permanen. Di tengah situasi transisi politik nasional, gerakan mahasiswa ini tidak hanya berfokus pada isu ekologi, melainkan juga bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran agar tetap berpihak pada keselamatan rakyat.

Kontradiksi Komitmen Iklim dan Kebijakan Domestik

Isu lingkungan yang diusung mahasiswa ini mendapat momentum setelah berbagai kalangan akademisi dan lembaga hukum menyoroti inkonsistensi kebijakan nasional. Sejumlah regulasi yang diterbitkan pemerintah dinilai masih kontradiktif dengan komitmen internasional yang telah disepakati Indonesia dalam forum-forum global terkait penurunan emisi karbon dan penanganan krisis iklim.

Kritik tajam diarahkan pada lambatnya transisi energi serta belum optimalnya sanksi tegas bagi korporasi yang terbukti menjadi dalang pembakaran lahan. Di sisi lain, pemerintah sendiri masih fokus menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk kehati-hatian dalam menerapkan instrumen fiskal baru seperti pajak karbon demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di angka enam persen.

Menjaga Keseimbangan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan

Dilema antara mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi dan kewajiban melindungi ekosistem bumi kini menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan nasional. Para pengamat kebijakan publik berpendapat bahwa pemerintah perlu merumuskan jalan tengah agar pembangunan infrastruktur dan industri tidak mengorbankan daya dukung lingkungan hidup jangka panjang.

Pada akhirnya, demonstrasi mahasiswa ini harus dibaca oleh pengambil kebijakan bukan sebagai ancaman, sondern sebagai alarm pengingat bahwa keadilan ekologis adalah hak asasi setiap warga negara. Pemerintah ditantang untuk membuktikan keseriusannya melalui langkah nyata mitigasi karhutla dan penegakan hukum yang berkeadilan demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan.