Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla, Soroti Kebijakan Iklim

SOROT.IN, JAKARTA — Gelombang aksi unjuk rasa kembali memanas di berbagai kota besar di Indonesia, di mana ratusan mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap darurat ekologis yang kian mengkhawatirkan. Para demonstran secara tegas mendesak pemerintah pusat agar segera menetapkan status bencana nasional atas eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan regional.

Aksi solidaritas lintas kampus ini tidak hanya berfokus pada penanganan darurat kabut asap, tetapi juga memperluas isu pada evaluasi menyeluruh terhadap komitmen ekologis negara. Di tengah transisi kepemimpinan nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, gerakan mahasiswa berupaya mengambil peran sebagai oposisi konstruktif yang mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada keadilan iklim dan kelangsungan hidup jangka panjang.

Kontradiksi Kebijakan Nasional dan Komitmen Internasional

Sorotan tajam turut diarahkan pada berbagai regulasi domestik yang dinilai kerap berseberangan dengan komitmen internasional dalam meredam laju krisis iklim global. Sejumlah lembaga pemerhati hukum dan lingkungan mencatat adanya inkonsistensi antara target penurunan emisi yang dijanjikan di forum dunia dengan implementasi kebijakan ekstraktif di tingkat tapak yang masih mendominasi sektor perizinan lahan.

Situasi ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan akademisi dan masyarakat sipil Asia Tenggara, mengingat dampak lintas batas dari asap karhutla kerap mencemari kualitas udara negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Ketidakpastian dalam penegakan hukum terhadap korporasi pembakar lahan sering kali menjadi batu sandungan utama dalam upaya mitigasi perubahan iklim secara komprehensif di kawasan ASEAN.

Urgensi Evaluasi Tata Kelola Lingkungan dan Respons Pemerintah

Di sisi lain, pemerintah bersama otoritas terkait tengah dihadapkan pada dilema ekonomi makro, termasuk pertimbangan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar enam persen sebelum menerapkan instrumen pajak karbon atau kebijakan fiskal hijau baru secara agresif. Kendati pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas pemulihan pascapandemi, para pengamat menilai aspek perlindungan ekosistem tidak boleh dikesampingkan demi mencegah kerugian sosial yang jauh lebih besar di masa depan.

Melalui demonstrasi damai ini, aliansi mahasiswa berharap pemerintah segera membuka ruang dialog terbuka guna merumuskan langkah mitigasi karhutla yang transparan dan akuntabel. Desakan status bencana nasional diharapkan mampu menggerakkan sumber daya lintas sektoral secara masif untuk memadamkan titik api yang masih mengancam paru-paru dunia di berbagai pulau besar di Nusantara.