Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla, Soroti Kebijakan Iklim

SOROT.IN, JAKARTA — Gelombang aksi unjuk rasa kembali menggema di berbagai kota besar di Indonesia, di mana ribuan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan keresahan mendalam terkait kabut asap dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Para peserta aksi mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, mengingat dampaknya yang tidak hanya merusak ekosistem lokal tetapi juga mengancam kesehatan jutaan warga serta memicu protes dari negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Selain persoalan asap, eskalasi gerakan mahasiswa ini juga membawa napas pengawalan terhadap jalannya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Para aktivis kampus menegaskan pentingnya memberikan kritik konstruktif agar arah kebijakan pembangunan nasional tetap berpihak pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek tanpa perhitungan ekologis yang matang.

Kontradiksi Kebijakan Iklim dan Komitmen Internasional

Sorotan tajam turut diarahkan pada inkonsistensi antara dokumen kebijakan domestik yang dibuat pemerintah dengan berbagai komitmen internasional yang telah ditandatangani Indonesia dalam forum global penanggulangan krisis iklim. Sejumlah kalangan hukum dan pemerhati lingkungan menilai bahwa regulasi sektoral di tanah air kerap melonggarkan pengawasan terhadap korporasi pembakar lahan demi mendongkrak target investasi dan pertumbuhan, yang pada akhirnya memicu kemarahan publik dan gerakan protes mahasiswa.

Di sisi lain, pemerintah sendiri saat ini tengah berhati-hati menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi nasional sebelum mengambil keputusan besar terkait instrumen fiskal baru, seperti pajak karbon yang komprehensif. Beban ganda antara menjaga momentum ekonomi di angka enam persen dan memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca menjadi dilema tersendiri bagi para pemangku kebijakan di Jakarta.

Urgensi Penanganan Lintas Batas di Asia Tenggara

Dampak dari karhutla tahun ini dirasakan jauh melampaui batas teritorial Indonesia, di mana kiriman polusi udara sempat memicu kekhawatiran serius di negara-negara tetangga serumpun seperti Malaysia dan Singapura. Situasi ini menuntut adanya transparansi data, penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu terhadap korporasi perkebunan nakal, serta penguatan diplomasi regional agar kabut asap lintas batas dapat dicegah secara permanen.

Pada akhirnya, desakan mahasiswa melalui aksi demonstrasi ini menjadi alarm keras bagi pengambil kebijakan bahwa isu lingkungan dan keadilan iklim kini telah bertransformasi menjadi isu politik utama generasi muda. Respons cepat, transparan, dan berkeadilan dari pemerintah sangat dinantikan untuk meredakan ketegangan sosial sekaligus memulihkan kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional.