Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla, Ini Alasannya

SOROT.IN, JAKARTA — Gelombang aksi unjuk rasa kembali menggema di berbagai kota besar di Indonesia. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi turun ke jalan menyuarakan tuntutan mendesak agar pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai status bencana nasional. Langkah ini dipandang krusial mengingat kabut asap pekat telah mengancam kesehatan masyarakat, melumpuhkan aktivitas harian, serta merusak ekosistem secara masif di sejumlah wilayah terdampak.

Para demonstran menilai penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini kerap terkendala keterbatasan anggaran dan fasilitas. Dengan menaikkan status menjadi bencana nasional, komando penanggulangan dinilai akan terpusat dan melibatkan sumber daya yang jauh lebih besar dari pemerintah pusat, termasuk pengerahan TNI dan Polri secara maksimal untuk pemadaman titik api serta evakuasi warga.

Urgensi Kebijakan Iklim yang Selaras

Di sisi lain, gelombang protes ini juga menyoroti inkonsistensi kebijakan nasional yang dinilai kontradiktif dengan komitmen internasional dalam mengatasi krisis iklim. Para pengamat hukum lingkungan mencatat bahwa beberapa regulasi domestik masih kerap memberi ruang bagi praktik eksploitasi lahan yang memicu kerusakan lingkungan jangka panjang, bertolak belakang dengan target penurunan emisi global yang sering digaungkan di forum internasional.

Situasi ini memicu perdebatan luas di ruang publik mengenai arah pembangunan ekonomi versus kelestarian lingkungan. Pemerintah sebelumnya sempat menyampaikan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan fiskal dan perpajakan baru, menunggu momentum pertumbuhan ekonomi menyentuh angka 6 persen. Namun, para aktivis mahasiswa mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna jika kualitas hidup masyarakat hancur akibat bencana ekologis yang terus berulang.

Mengawal Pemerintahan dengan Kritik Konstruktif

Di tengah dinamika demonstrasi tersebut, para perwakilan mahasiswa juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional serta komitmen untuk tetap mengawal jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Aksi turun ke jalan ini diposisikan bukan sebagai bentuk pembangkangan, melainkan sebagai fungsi kontrol sosial dan kritik konstruktif agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada keselamatan rakyat banyak.

Ke depan, dialog terbuka antara pemerintah pusat dan perwakilan masyarakat sipil sangat dinantikan guna merumuskan solusi permanen pencegahan karhutla. Tanpa adanya reformasi penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan pembakar lahan serta mitigasi iklim yang serius, ancaman kabut asap tahunan akan terus berulang dan merugikan masa depan generasi muda Indonesia.