Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla, Ini Alasannya

SOROT.IN, JAKARTA — Gelombang aksi unjuk rasa kembali mengguncang sejumlah titik di berbagai kota besar di Indonesia. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi turun ke jalan menyuarakan keresahan mendalam terkait kabut asap dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang tanpa solusi permanen.

Dalam tuntutannya, para mahasiswa secara tegas mendesak pemerintah pusat agar segera menaikkan status penanganan karhutla menjadi bencana nasional. Menurut mereka, skala kerusakan, dampak kesehatan bagi masyarakat, serta luasnya wilayah terdampak sudah melampaui kemampuan penanganan di tingkat daerah dan memerlukan mobilisasi sumber daya secara besar-besaran dari pusat.

Sorotan Kontradiksi Kebijakan Iklim

Aksi demonstrasi ini juga tidak terlepas dari sorotan tajam akademisi dan pemerhati hukum terhadap arah kebijakan nasional. Sejumlah lembaga pengkaji hukum menilai langkah-langkah mitigasi yang diambil pemerintah selama ini kerap berjalan kontradiktif dengan komitmen internasional yang telah disepakati untuk menurunkan emisi karbon dan mengatasi krisis iklim global.

Situasi ini memicu dilema ekonomi dan ekologis tersendiri di tengah upaya kabinet baru di bawah kepintahan Prabowo-Gibran dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan fiskal dan perpajakan baru agar tidak menekan laju investasi, namun di sisi lain, tekanan publik terhadap keadilan iklim semakin tidak terbendung.

Pentingnya Kritik Konstruktif bagi Pemerintahan

Di tengah dinamika sosial politik yang memanas, berbagai elemen masyarakat sipil mengingatkan pentingnya menjaga persatuan nasional sekaligus mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik yang konstruktif. Demonstrasi mahasiswa dipandang sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang krusial untuk memastikan negara tidak abai terhadap keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah kini dituntut untuk merespons tuntutan publik dengan langkah nyata yang transparan dan akuntabel. Tanpa adanya perbaikan struktural dalam penegakan hukum terhadap korporasi pembakar hutan serta strategi pencegahan yang lebih agresif, potensi krisis ekologis berulang akan terus menjadi bayang-bayang kelam bagi masa depan Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.