Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla, Ini Alasannya

SOROT.IN, JAKARTA — Gelombang aksi unjuk rasa kembali memanas di sejumlah kota besar di Indonesia. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi turun ke jalan menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Para demonstran menilai eskalasi kabut asap dan kerusakan ekologis yang masif telah mengancam kesehatan serta keselamatan jutaan warga di pulau Sumatra dan Kalimantan.

Aksi ini tidak hanya berfokus pada penanganan darurat asap, tetapi juga meluas pada sorotan terhadap komitmen jangka panjang negara. Sejumlah aktivis lingkungan dan akademisi turut memberikan catatan kritis bahwa kebijakan nasional yang berjalan saat ini kerap kali dinilai kontradiktif dengan komitmen internasional dalam mengatasi krisis iklim global. Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa pemulihan lingkungan dikorbankan demi kepentingan investasi jangka pendek.

Desakan Kebijakan dan Komitmen Iklim

Di tengah tekanan publik yang meningkat, berbagai pihak mengingatkan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menepati target penurunan emisi dan perlindungan hutan primer. Kebijakan domestik sering kali berbenturan dengan komitmen diplomatik di forum internasional, yang berujung pada lambannya penegakan hukum terhadap korporasi pembakar lahan. Mahasiswa mendesak agar evaluasi menyeluruh segera dilakukan tanpa pandang bulu terhadap izin usaha perusahaan perkebunan.

Selain isu lingkungan, dinamika sosial-politik nasional juga mewarnai aksi-aksi tersebut. Gerakan mahasiswa menegaskan posisi mereka sebagai kekuatan penyeimbang melalui kritik konstruktif untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka menuntut agar prioritas pembangunan tetap sejalan dengan keadilan ekologis dan kesejahteraan masyarakat adat yang kerap menjadi korban utama kerusakan hutan.

Tantangan Ekonomi dan Pajak di Tengah Krisis

Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah dihadapkan pada dilema ekonomi yang cukup kompleks. Di tengah tunturan anggaran besar untuk mitigasi bencana dan pemulihan lingkungan, otoritas fiskal dikabarkan masih menunggu momentum pertumbuhan ekonomi menyentuh angka 6 persen sebelum menerapkan instrumen pajak baru. Kebijakan ini diambil demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas iklim investasi yang sedang dalam fase pemulihan.

Kendati demikian, para pengamat menilai bahwa biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan dan kesehatan warga akibat karhutla jauh lebih besar daripada potensi kehilangan pendapatan jangka pendek. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal, penegakan hukum lingkungan, dan respons cepat tanggap bencana menjadi kunci utama agar krisis serupa tidak berulang di masa mendatang.