Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla, Ini Alasannya

SOROT.IN, JAKARTA — Gelombang aksi unjuk rasa kembali memanas di berbagai kota besar di Indonesia, di mana ribuan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai status bencana nasional. Para pengunjuk rasa menilai eskalasi kabut asap dan kerusakan ekologis yang masif telah berdampak buruk pada kesehatan masyarakat serta kelangsungan ekosistem regional Asia Tenggara, sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor yang jauh lebih kuat dari pusat.

Aksi ini mencerminkan keresahan mendalam generasi muda terhadap lambatnya mitigasi jangka panjang yang dilakukan otoritas terkait. Di tengah transisi kepintahan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, elemen mahasiswa menegaskan pentingnya pengawalan kebijakan melalui kritik konstruktif agar agenda pembangunan nasional tetap berpihak pada keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan hidup.

Kontradiksi Kebijakan Iklim dan Komitmen Global

Di sisi lain, para pengamat hukum dan pegiat lingkungan menyoroti adanya celah antara kebijakan nasional yang diterapkan pemerintah dengan komitmen internasional dalam mengatasi krisis iklim global. Sejumlah regulasi domestik dinilai masih sering berbenturan dengan target penurunan emisi karbon yang telah disepakati dalam berbagai forum multilateral, memicu kekhawatiran bahwa Indonesia akan kehilangan momentum dalam transisi energi hijau.

Situasi ini semakin pelik ketika pemerintah harus menyeimbangkan ambisi pertumbuhan ekonomi di angka enam persen sebelum memberlakukan instrumen fiskal baru, termasuk pajak karbon atau pungutan lingkungan yang lebih progresif. Dilema antara menggenjot produktivitas ekonomi domestik dan menjaga kelestarian alam menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi kabinet saat ini.

Urgensi Koordinasi Lintas Kementerian

Menanggapi desakan publik yang semakin masif, berbagai pihak mendesak kementerian terkait untuk tidak lagi memandang karhutla sekadar sebagai bencana musiman biasa. Diperlukan sinergi yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah guna menindak tegas korporasi maupun oknum pembakar lahan yang kerap merugikan masyarakat luas.

Pada akhirnya, respons pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa dan aktivis lingkungan ini akan menjadi tolok ukur penting bagi kredibilitas Indonesia di mata internasional. Menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi sambil memastikan perlindungan ekologis yang berkelanjutan adalah kunci utama demi mewujudkan keadilan sosial dan lingkungan bagi seluruh rakyat Indonesia.